DPRD
FX Siman Ajak Masyarakat Pringsewu Memperkuat Kesatuan dan Persatuan
Alteripost.co, Pringsewu-
Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan digelar di Balai Pekon Waringinsari, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Sabtu (05/06/21).
Kegiatan dengan SOP protokol kesehatan yang dibuka oleh anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Metro-Pesawaran-Pringsewu Drs.FX Siman ini dihadiri Wakil Bupati Pringsewu, Camat dan Kapekon setempat, dengan para peserta terdiri dari aparatur pekon, tokoh masyarakat dan agama serta Karang Taruna.
Wabup Pringsewu DR.H.Fauzi, SE, M.Kom., Akt., CA, CMA dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melakukan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini.
Sosialisasi tersebut dinilai sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih di Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. “Pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila yang dilahirkan oleh segenap potensi bangsa, para pejuang dan juga ulama serta tokoh agama-agama lainnya, serta pemahaman terhadap UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan modal utama untuk membangun bangsa dan negara yang terdiri dari banyak ragam suku bangsa dan agama atau kepercayaan seperti Indonesia ini”, ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Lampung Drs. FX Siman mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, agar lebih dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Pringsewu untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ajaknya. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
