Lampung
Pemprov Lampung Gelar Bimtek Validasi dan Rasionalisasi Data Aset
Alteripost.co, Bandarlampung-
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Syaiful Dermawan, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun 2021, bertempat di Hotel Emersia, Selasa (08/06/2021).
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Hadir pula Kepala OPD, Sekretaris Dinas/Badan serta Kepala UPTD/UPT di lingkungan Pemprov Lampung.
Pemprov Lampung mendapatkan opini WTP sebanyak sembilan kali, dengan tujuh kali berturut-turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Gubernur Lampung untuk mewujudkan tatakelola aset yang baik, sehingga laporan keuangan Pemprov Lampung dapat terwujud sesuai standar akuntansi Pemerintah.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah dituntut untuk harus menciptakan daya tarik di daerahnya, agar dapat menarik dana investasi masuk ke daerah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, mampu menyediakan lapangan kerja, mempercepat proses pemerataan pembangunan guna mengentaskan kemiskinan.
Selain menciptakan daya tarik investasi, pemerintah harus melakukan inventarisasi aset daerah untuk mengetahui potensi yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan oleh daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutan Sekdaprov Lampung yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang mengatakan, peran Kepala Daerah sangat penting untuk mengembangkan potensi kekayaan daerah berdasarkan aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Perlu adanya proyeksi atau perkiraan yang cermat ke depan dari Kepala Daerah untuk mengembangkan kekayaan daerah guna perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah.
“Penataan dan penertiban aset melalui kegiatan inventarisasi aset yang dikemas melalui Workshop dan Bimbingan Teknis Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung ini, merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja manajemen aset, penatausahaan aset, penertiban aset dan kewajaran Pelaporan Keuangan,” ungkapnya.
Saat ini, masih banyak pencatatan aset pada setiap Perangkat Daerah yang belum lengkap dan menjadi catatan pada LHP BPK RI atas audit Laporan Keuangan setiap tahunnya.
“Untuk itu, diperlukan daya dukung penuh dari seluruh Perangkat Daerah untuk segera menyempurnakan data aset pada buku inventaris barang, sehingga temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dapat diminimalisir,” ucap Syaiful Dermawan.
Komitmen dan kesadaran penuh dalam pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian serius dari jajaran perangkat daerah, mengingat aset daerah menjadi komponen penting dalam laporan keuangan daerah dan dalam rangka mempertahankan opini WTP, karena WTP merupakan wajah pemerintah daerah. (rls)
Alteripost Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.
Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).
BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.
“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.
Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.
Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.
Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.
“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.
Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.
Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.
Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin.(*)
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara
Mensos Saifullah Yusuf Tinjau Sekolah Rakyat di Way Halim, Didampingi Wali Kota Bandar Lampung
Luar Biasa, Per 10 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Tembus 30,23 Persen
