Connect with us

DPRD

Mirza Minta APH Atensi Kelangkaan Pasokan Oksigen di Lampung

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal (doc)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta kepada Pemerintah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk bersikap tegas menyikapi jika adanya penimbunan oksigen di Lampung saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

RMD sapaan akrabnya mengatakan, di tengah Pandemi di Indonesia termasuk Provinsi Lampung, pasokan oksigen mengalami kelangkaan di mana-mana termasuk rumah sakit dan puskesmas.

“Saat ini, tabung dan pasokan oksigen sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya penderita Covid-19. Maka kita meminta kepada Pemerintah maupun APH agar mengatensi hal ini dengan cara menindak oknum, atau pihak yang sengaja ‘mempermainkan’ harga dan stok dengan cara melakukan penimbunan oksigen, khususnya saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat,” timpal dia.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra Lampung ini, tak dapat dipungkiri ada oknum yang memanfaatkan situasi dari kepanikan masyarakat dalam membeli oksigen medis.

“Saat ini masyarakat sangat butuh tabung oksigen, selain itu juga beberapa masyarakat mulai panik terkait kelangkaan tabung gas oksigen ini. Saya juga mengimbau kepada pemerintah dan aparat untuk tindak tegas jika ada pihak yang melakukan penimbunan oksigen,” ucap Sekertaris Komisi V DPRD Lampung tersebut. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading