Lampung Selatan
Eksekutif dan DPRD Lamsel Sahkan Raperda Pendirian BUMD dan Penyertaan Modal
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan akhirnya mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto di awal tahun 2021 lalu.
Raperda tersebut yakni, Raperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Selatan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
Pengesahan dua Raperda tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Senin (12/7/2021).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi, SH, MH itu, delapan fraksi yang ada di DPRD setempat menyatakan menyetujui dua paket Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Adapun, kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan antara pihak eksekutif dan legislatif secara virtual.
Dimana pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yakni Ketua DPRD H. Hendry Rosyadi, Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Waris Basuki menandatangani MoU itu dari ruang sidang utama gedung DPRD setempat.
Sementara Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menandatangani MoU tersebut dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat. Secara terpisah Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa juga turut menyaksikan acara itu secara virtual.
Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut rapat paripurna pada tanggal 8 Februari 2021 lalu.
“Dua paket Raperda Kabupaten Lampung Selatan ini telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama OPD terkait, yang dibahas secara mendalam, cermat, dan teliti,” ujar Hendry Rosyadi dalam rapat paripurna itu.
Lebih lanjut, Hendry menjelaskan bahwa dari laporan Bapemperda dan pendapat akhir delapan Fraksi yang ada di DPRD setempat, menyatakan menyetujui dua paket Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten Lampung Selatan.
“Maka kesimpulan rapat kita pada hari ini adalah menyetuji dua paket Raperda, yaitu Raperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju,” ucap Hendry seraya mengetuk palu satu kali.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan bahwa secara rinci maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tersebut.
“Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah dan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya,” kata Nanang.
Nanang menyebut, tujuan disusunnya Peraturan Daerah itu antara lain, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
Kemudian, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
Selanjutnya, untuk memperoleh laba dan atau keuntungan, sebagai pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
“Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, dan memenuhi ketentuan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan BUMD,” ungkap Nanang.
Nanang menambahkan, substansi materi yang diatur dalam Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pendirian BUMD Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah meliputi dua aspek.
“Pertama usaha perdagangan, usaha pariwisata, dan usaha agribisnis. Dan kedua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah,” terang Nanang. (*)
Lampung Selatan
Zulkifli Hasan Resmikan Green Innovation Laboratory, Lampung Selatan Jadi Pusat Pengembangan Benih Unggul
Alteripost Lampung Selatan – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meresmikan Green Innovation Laboratory (Laboratorium Inovasi Hijau) di Kebun Perbenihan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 7, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (19/11/2026).
Peresmian tersebut mengusung tema Kolaborasi Strategis Pengembangan Pembenihan Komoditas Pertanian Berkelanjutan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketersediaan benih unggul serta mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertanian berkelanjutan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa benih merupakan faktor utama dalam seluruh proses produksi pertanian. Menurutnya, penggunaan benih bermutu menjadi fondasi penting untuk menghasilkan produktivitas pertanian yang optimal.
“Hari ini kita dapat meresmikan Green Innovation Laboratory (Kebun Perbenihan) Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan, tanpa benih yang bermutu, dukungan pupuk, air, maupun teknologi tidak akan mampu memberikan hasil produksi secara maksimal.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. Penguatan sektor perkebunan rakyat juga menjadi bagian penting karena berperan sebagai sumber pendapatan petani sekaligus penghasil devisa negara.
Zulkifli Hasan menilai Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas perkebunan, khususnya kopi dan kakao. Dengan produksi kakao sekitar 48.000 ton pada 2024 dan kopi sekitar 112.000 ton pada 2025, Lampung dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan dan penyediaan benih unggul.
Ia menjelaskan, pembangunan kebun perbenihan tersebut berawal dari gagasan untuk menghadirkan sumber benih unggul yang lebih dekat dengan petani di Lampung Selatan.
Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, BRIN, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PTPN 1, dan Universitas Indonesia Mandiri.
Masing-masing pihak memiliki pembagian peran, mulai dari penyediaan dan sertifikasi benih, penelitian dan pemuliaan tanaman, penyediaan lahan dan fasilitas, pengelolaan kebun, hingga koordinasi lintas sektor.
Pada tahap awal, kebun perbenihan dibangun di atas lahan PTPN 1 Regional 7 seluas kurang lebih lima hektare. Pengelolaannya dilakukan oleh Universitas Indonesia Mandiri yang bertanggung jawab terhadap operasional, perizinan, serta penyiapan sumber daya manusia.
Zulkifli Hasan berharap kebun tersebut dapat dikembangkan menjadi living laboratory bagi mahasiswa, peneliti, dan petani.
Ke depan, pengembangan kebun akan mengacu pada master plan yang mencakup 10 zona fungsional, mulai dari persemaian hingga sortasi dan grading, termasuk sebagai tempat percontohan benih unggul dari Lampung maupun nasional.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seluas kurang lebih 100 hektare, yang salah satu peruntukannya untuk pembangunan kebun sumber benih.
“Dengan demikian, kebun ini diharapkan menjadi pusat riset, produksi, dan pelatihan pembenihan sekaligus model yang dapat direplikasi di sentra perkebunan lainnya,” ungkapnya.
Ia juga mengajak BUMN, dunia usaha, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga riset, serta mitra pembangunan untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas tersebut.
Dukungan dapat diberikan melalui pendanaan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), teknologi, maupun pendampingan kepada petani. Kerja sama dengan mitra luar negeri dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi perbenihan juga terbuka luas.
Zulkifli Hasan berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan menjalankan perannya masing-masing agar Green Innovation Laboratory dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi petani dan pengembangan perkebunan nasional.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap pengembangan Green Innovation Laboratory. (Agus)

