Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Guna Lindungi Masyarakat, SWI Terus Berupaya Memberantas Pinjaman Online Ilegal

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Satgas Waspada Investasi (SWI) beranggotakan 13 anggota Kementerian dan Lembaga, sepakat meningkatkan upaya pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi masyarakat. Pihak Kepolisian RI berjanji untuk mengungkap semua kasus pinjaman online ilegal.

Pada Juli ini, SWI kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai dan di internet yang berpotensi merugikan masyarakat karena bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan.

Ketua SWI Tongam L Tobing menyampaikan, kesepakatan para anggota SWI untuk semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjaman online ilegal dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga.

Upaya itu akan dilakukan dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat.

“SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini, karena pemblokiran situs dan aplikasi tidak menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan ini. Pinjol ilegal ini persoalan bersama yang harus kita berantas bersama-sama untuk melindungi rakyat,” kata Tongam. Menurutnya, sejak tahun 2018 s.d. Juli 2021 ini SWI sudah menutup 3.365 Fintech Lending Ilegal.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helmy Santika menegaskan, pihaknya akan mengungkap kasus-kasus perkara pinjaman online ilegal yang berasal dari temuan SWI ataupun dari laporan masyarakat.

“Bareskrim akan terus menjawab keresahan masyarakat dengan cara mengungkap kasus-kasus perkara pinjol ilegal ini,” kata Helmy.

Menurutnya, penyidik Dittipideksus secara intensif berkoordinasi dengan OJK, PPATK, perbankan, dan Dittipisiber Bareskrim untuk melakukan analisis dan penyelidikan tentang pinjol ilegal ini.

Helmy mengatakan, kasus pinjol ilegal yang diungkap Dittipideksus Bareskrim baru-baru ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, sekaligus menjadi pendorong kepada jajaran Kepolisian untuk lebih responsif menjawab keresahan masyarakat.

Sejak 2019, Pihak Kepolisian sudah menindak pelaku pinjol ilegal antara lain PT Vcard Technology Indonesia, PT Vega Data, Barracuda Fintech dan PT Southeast Century Asia (Rpcepat).

Untuk memberantas kejahatan pinjaman online ilegal, masing-masing anggota SWI sepakat meningkatkan peran tugas masing-masing sesuai kewenangannya yaitu:
a. OJK:
1. Kerja sama dengan perbankan untuk memblokir rekening pinjaman online ilegal.
2. Melarang Industri Jasa Keuangan tidak memfasilitasi pinjaman online ilegal.
3. Memperluas edukasi kepada masyarakat.

b. Bareskrim Polri:
1. Membuka akses penyampaian laporan pengaduan pinjaman online ilegal di Polda dan Polres seluruh Indonesia atau melalui website https://patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id
2. Menindaklanjuti Laporan Informasi pinjaman online ilegal dari Satgas Waspada Investasi.
3. Melakukan proses hukum terhadap pinjaman online ilegal.
4. Melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal melalui anggota Bhayangkari.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI:
1. Melakukan cyber patrol.
2. Pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjaman online ilegal.
3. Menyebarkan pesan waspada pinjaman online ilegal melalui SMS kepada masyarakat.
4. Melakukan edukasi perlindungan data pribadi kepada masyarakat.

d. Kementerian Koperasi dan UKM RI:
1. Menertibkan Koperasi Simpan Pinjam tanpa izin yang menawarkan pinjaman online kepada non anggota.
2.Melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada Dinas Koperasi dan pengurus koperasi.

e. Bank Indonesia:
1. Melarang payment gateway dan Perusahaan Transfer Dana bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal.
2. Melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada payment gateway dan Perusahaan Transfer Dana.

g. Kementerian Dalam Negeri RI melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada lurah dan kepala desa seluruh Indonesia.

g. Kementerian Agama RI melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada pondok pesantren, madrasah, dan pemuka agama di seluruh Indonesia.

h. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada akademisi di seluruh Indonesia.

i. Kementerian Perdagangan RI, Kejaksaan RI, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengedarkan konten edukasi waspada pinjaman online ilegal di media sosial masing-masing.

Selain itu, untuk jangka panjang, pemberantasan pinjaman online ilegal juga membutuhkan adanya payung hukum seperti UU Financial Technology yang antara lain berisi ancaman pidana bagi pelaku pinjaman online ilegal dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Upaya ini tentu juga memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman online ilegal dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

Laporan atau pengaduan kasus pinjol ilegal bisa melalui website https://patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

11.Kegiatan Usaha Tanpa Izin
Selain upaya memberantas pinjol ilegal, SWI juga menghentikan 11 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
11 entitas tersebut melakukan kegiatan sebagai berikut:
– 2 Kegiatan Money Game;
– 5 Crypto Aset tanpa izin
– 2 Forex dan Robot Forex tanpa izin;
– 2 Kegiatan lainnya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat tiga entitas yang dilakukan normalisasi karena telah memperoleh izin dari otoritas terkait yaitu PT Future View Tech (VTube), Koperasi Simpan Pinjam Bunga Matahari Indonesia dan PT Mega Cakrawala Property (Hungkang Sutedja).

Selain itu, SWI juga meminta masyarakat mewaspadai penawaran investasi ilegal melalui media sosial Telegram. Modus penawaran investasi ilegal di grup Telegram mengiming-imingi investasi dengan imbal hasil tinggi dengan menduplikasi website entitas yang memiliki izin untuk menipu masyarakat.

“Kami sampaikan bahwa seluruh penawaran investasi melalui media sosial Telegram adalah ilegal sehingga masyarakat diminta waspada,” katanya.

Selanjutnya, Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan legalitas perusahaan yang menawarkan investasi atau izin menawarkan produk dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi dan Bisnis

OJK Sebut Pemulihan Ekonomi Telah Berjalan Pasca Pandemi

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus mendorong Sektor Jasa Keuangan untuk lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan di sektor ekonomi khususnya yang terdampak pandemic covid-19, sehingga dapat bangkit dan pulih kembali untuk menopang perekonomian daerah dan nasional.

Penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor industri pengolahan sampai dengan Triwulan 1 2022 mencapai Rp4.220.270.206 ribu, meningkat 6,11 persen dibandingkan dengan triwulan 1 2021 yang sebesar Rp3.977.442.543 ribu. Demikian juga di sektor Perdagangan besar dan eceran, penyaluran kredit/pembiayaan di triwulan 1 2022 sebesar Rp16.174.944.268 ribu, meningkat 8,97 persen dibandingkan posisi Maret 2021 yang sebesar Rp14.843.549.201 ribu.

Selain itu, di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga meningkat 12,59 persen dari posisi Maret 2021 sebesar Rp549.425.613 ribu menjadi Rp618.589.017 ribu di bulan Maret 2022. Sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 11,11 persen dari triwulan 1 2021 sebesar Rp866.785.491 ribu menjadi sebesar Rp963.079.012 ribu di Triwulan 1 -2022.

“Semakin terkendalinya penanganan covid 19 yang berdampak pada aktivitas sosial ekonomi yang semakin tinggi, sangat membantu pemulihan ekonomi di sektor riil khususnya sektor-sektor yang terdampak pandemic Covid-19. Lembaga pembiayaan baik perbankan maupun multifinance, fintech P2P Lending dan Securities Crowd Funding sudah semakin percaya diri untuk menyalurkan kredit kepada sector-sektor terdampak covid 19 tersebut. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional” uangkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Pemaparan kinerja Industri Jasa Keuangan PEriode Triwulan 1 – 2022 di Hotel Sheraton Bandar Lampung (19/5/2022).

Kinerja Perbankan

Pertumbuhan penyaluran kredit di Provinsi Lampung memiliki peningkatan yang lebih baik, yaitu sebesar 5,05% dibandingkan dengan peningkatan secara nasional yang berada di angka 2,47 persen dengan share kredit Lampung terhadap nasional sebesar 1,19 persen. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan posisi triwulan 1-2022 di Provinsi Lampung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2021 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,46 Miliar atau 5,05 persen yaitu dari sebesar Rp68,45 Triliun menjadi sebesar Rp71,91 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan 4-2021 (ytd) mengalami penurunan sebesar Rp111 Miliar atau 0,15 persen yaitu dari sebesar Rp72,02 Triliun menjadi sebesar Rp71,91Triliun.

Penurunan ini disebabkan adanya penurunan kredit pada Bank Umum Konvensional sebesar Rp307,67 Miliar yang disumbang dari sektor ekonomi perantara keuangan yang menurun cukup signifikan sebesar Rp667.74 Miliar (-15,29 persen). Khusus untuk Kredit UMKM mencatat angka pertumbuhan cukup signifikan yakni 21,62 persen dari Rp20,77 Triliun menjadi Rp25,26 Triliun dengan share terhadap Total Kredit meningkat dari 30,35 persen menjadi 35,13 persen. Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2021 yaitu meningkat sebesar 13,45 persen dari sebesar Rp97,53 Triliun menjadi sebesar Rp110,65 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan 4-2021 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 2,54 persen dari sebesar Rp107,91 Triliun menjadi sebesar Rp110,65 Triliun.

Untuk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) posisi triwulan 1-2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2021 yaitu meningkat sebesar 9,51 persen dari sebesar Rp54,24 Triliun menjadi sebesar Rp59,40 Triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan 4-2021 penghimpunan DPK Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 0,75 persen dari sebesar Rp58,95 Triliun menjadi sebesar Rp59,40 Triliun. Kinerja kualitas kredit di Triwulan I 2022 juga semakin membaik dibandingkan triwulan I 2021 dan Triwulan IV 2021 dengan adanya penurunan rasio NPL dari 4,95 persen dan 4,55 persen menjadi 4,33 persen. Sedangkan untuk rasio NPL Kredit UMKM sedikit mengalami peningkatan dari 3,53% dan 3,88 persen menjadi 3,94 persen.

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Lampung tumbuh 3,44 persen (yoy) atau 2,57 persen (ytd) dengan nilai piutang pembiayaan per Maret 2022 tercatat sebesar Rp7,9 Triliun dan NPF yang membaik dari sebelumnya 2,68 persen pada Desember 2021 menjadi 2,48 persen pada Maret 2022. Peningkatan piutang perusahaan pembiayaan di Provinsi Lampung didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif. Untuk kinerja Perusahaan Asuransi, pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung menurun sebesar Rp353,05 M atau 43,76 persen (yoy).

Penurunan pendapatan premi disebabkan oleh penurunan premi asuransi konvensional baik jiwa maupun syariah yang masing-masing turun sebesar Rp251,79 M atau 51,19 persen (yoy) dan Rp118,1 M atau 40,79 persen (yoy). Sementara klaim asuransi di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp29,16 M atau 11,73 persen (yoy). Penurunan pendapatan premi asuransi disebabkan adanya kanal distribusi keagenan asuransi khususnya asuransi jiwa dan asuransi PAYDI (Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi) yang belum optimal menyusul adanya pengaturan yang lebih ketat pada tata cara penjualan produk asuransi jiwa khususnya unit link sebagaimana diatur dalam SE OJK No.5/SEOJK.05/2022 mengenai PAYDI. Selain itu ada perubahan pembayaran premi untuk mengcover kredit konsumtif dari perusahaan asuransi yang memiliki Kantor Cabang/kantor Perwakilan di Lampung kepada perusahaan asuransi yang tidak memiliki kantor di Lampung sehingga tidak tercatat dalam statistik kinerja keuangan wilayah lampung.

*Kinerja Industri Fintech Peer-to-Peer Lending dan Pasar Modal*

Pertumbuhan kinerja Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung dari sisi Outstanding meningkat Rp284 Miliar atau 102,9 persen ((yoy)) dan dari sisi Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Borrower meningkat Rp2.194 Miliar atau 89,28 persen ((yoy)). Sementara akumulasi dana yang diberikan oleh lender di Provinsi Lampung terkontraksi sebesar Rp70 Miliar atau 85,37 persen ((yoy)). Terdapat 1 perusahaan Fintech P2P Lending berizin di Provinsi Lampung, yaitu Lahan Sikam yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp139,62 Miliar.

Kinerja Pasar Modal pada TW I 2022 mencatat SID total di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 115,97 persen (yoy) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 156,56 persen (yoy). Jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan SID hingga Maret 2022 adalah sebanyak 197.541 investor atau 2,37 persen dari total investor nasional yang mencapai 8.326.357 investor dengan jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 74.723 investor atau 37,82 persen dari total investor di Provinsi Lampung.

Jenis SID didominasi oleh SID Reksadana yang meningkat sebesar 125,39% (yoy), SID Saham yang meningkat sebesar 126,49 persen (yoy), dan SID SBN yang meningkat sebesar 44,75 persen. Sementara untuk SID E-BAE (Elektronik-Biro Administrasi Efek) tidak mengalami penambahan jumlah sejak tahun 2020 sebanyak 1 investor.

Hingga triwulan I-2022, transaksi pasar modal yang terdiri dari transaksi saham dan reksadana di Provinsi Lampung menurun sebesar Rp1.435,34 Miliar atau turun 16,48 persen (yoy). Penurunan terbesar disebabkan oleh penurunan transaksi saham di Provinsi Lampung yang turun sebesar Rp1.418,83 M atau turun 16,51 persen (yoy). Kondisi yang sama ditunjukkan dengan transaksi pasar modal secara nasional yang turun sebesar Rp291.459,24 M atau turun 18,91 persen.

Dalam acara Media Update tersebut juga dipaparkan upaya OJK Lampung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mempermudah masyarakat khususnya para pelaku usaha

UMKM mengakses informasi dan kredit yang murah, mudah dan cepat yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan di Lampung melalui website Pasar Kredit Murah Lampung yang dapat diakses di www.pakemlampung.id. Website ini selain menjadi ajang business matching secara online antara UMKM dengan penyedia produk jasa keuangan dari Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayan Ekspor Impor (LPEI), Pegadaian, PNM, Fintech P2P lending dan Bank Wakaf Mikro, juga ditujukan untuk memerangi rentenir dan pinjol illegal yang kerap tidak membantu masyarakat namun justru membebani pelaku usaha UMKM dengan lilitan utang. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading