Connect with us

DPRD

Lampung Kekurangan Vaksin, Elly Wahyuni: Wajar, Jika Rasio Vaksinasi Kita Terendah

Published

on

Foto: Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Provinsi Lampung baru menerima 1 juta dosis vaksin virus corona (Covid-19) dari pemerintah pusat dari total kebutuhan sebanyak 13.290.452 dosis. Sasaran vaksinasi di Lampung adalah 6.645.226 orang.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, vaksin yang diterima di Provinsi Lampung baru sekitar 1 juta dosis vaksin, sementara kebutuhannya mencapai 13.290.452 dosis untuk dua kali penyuntikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni menyebut bahwa wajar jika Provinsi Lampung disebut sebagai daerah dengan tingkat vaksinasi yang rendah, karena Pemerintah Pusat masih memberikan vaksin dalam jumlah yang sedikit.

“Saya kira wajar ya Lampung rasio vaksinasinya terendah, untuk Provinsi Lampung saja kita baru dapat 1 juta dosis vaksin dari Pemerintah Pusat” kata Elly, Jumat (30/07/2021).

Elly pun menambahkan, upaya serius yang dilakukan Pemprov Lampung dalam memenuhi kebutuhan vaksin di Lampung, adalah sebagai bentuk komitmen Gubernur untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

“Saya optimis dalam waktu dekat kebutuhan vaksin di Lampung bakal terpenuhi, karena yang saya ketahui Pemprov Lampung telah melakukan upaya seperti komunikasi insentif dengan Pemerintah Pusat, agar segera mendistribusikan dosis vaksin ke Lampung,” papar Ketua PIRA Lampung tersebut.

Menurut Elly, langkah Pemprov Lampung dalam menangani Pandemi ini sudah cukup baik. Ia mencontohkan, beberapa hari yang lalu Gubernur Arinal sudah bergerak cepat, seperti pemenuhan kebutuhan oksigen medis bagi rumah sakit di Lampung. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading