Connect with us

DPRD

AR Suparno Bantah Dirinya Tidur Saat Rapat Paripurna

Published

on

Foto: anggota DPRD Lampung AR Suparno saat dikonfirmasi oleh awak media

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Komisi III DPRD Lampung AR Suparno membantah dirinya tertidur saat sidang rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS yang digelar beberapa hari lalu.

“Saya tidak tidur tetapi mata saya memang sipit,dan posisi duduk saya memang seperti tertidur,” kata anggota DPRD Lampung Dapil Bandarlampung tersebut, Rabu (4/8/2021).

Ia mengaku, sidang paripurna yang kemarin digelar hanya sebentar, jadi tidak mungkin mengantuk kecuali sidangnya lama mungkin mengantuk.

“Itu sebentar juga paripurna nya gak lama, kecuali dari pagi sampe sore mungkin saja kita bakal mengantuk. Itu kan dimulai dari setengah 3. Kemarin juga saya pakai masker double, kemudian mata memang agak sipit. Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak tidur saat rapat sedang berlangsung,” tegasnya.

Sementara itu, dalam berlangsungnya rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa secara keseluruhan dalam rancangan perubahan KUPA PPAS Tahun 2021 direncanakan anggaran sebesar  Rp7.388.150.722.890 triliun.

“Sedangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD dan perioritas plafon anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp7.343.665.240.330,” ujarnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading