Lampung
Gubernur Arinal Dampingi Dua Menteri Tinjau Kesiapan Wisma Haji Jadi RS Darurat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil, meninjau kesiapan Wisma Haji Lampung jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Islamic Center Rajabasa, Kota Bandarlampung, Minggu siang (8/8/2021).
Gubernur Arinal Djunaidi menyambut kedatangan kedua menteri tersebut. Hadir pula pada peninjauan kesiapan rumah sakit darurat Kapolda, Sekda, Ketua DPRD, Kakanwil Kemenag Lampung dan lainnya.
Rumah sakit darurat tersebut memuat 123 sampai 130 tempat tidur dari target 200 tempat tidur. Di Lampung, ada 13 dari 15 kabupaten/kota yang saat ini berstatus zona merah.
Rumah sakit darurat tersebut merupakan inisiasi dari Erick Thohir, agar jadi salah satu solusi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Menurut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, keberadaan rumah sakit ini merupakan suatu penghargaan luar biasa bagi masyarakat Lampung. Dia berharap rumah sakit ini dapat menjadi solusi penanganan Covid-19.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pembangunan RS darurat di Lampung yang bekerjasama dengan Kementerian Agama merupakan yang kedua.
“Kerjasama kami dengan Kementerian Agama adalah yang kedua kali. Setelah kemarin di Asrama Haji Pondok Gede, sekarang di Lampung,” paparnya.
Erick berujar, hal itu menjadikan proses pembangunan RS Darurat itu berlangsung cepat. “Tentunya ini juga dilandasi dengan komunikasi antara Gubernur Lampung dan saya,” ujarnya.
Erick menyebutkan bahwa pembangunan RS darurat itu merupakan bentuk kepedulian rakyat Indonesia dalam menangani pandemi covid-19. Selain itu, ia juga mengklaim, fasilitas yang disiapkan untuk RS darurat merupakan yang terbaik.
Ia pun mengapresiasi pihak PT Pertamina dan PT Pertamedika IHC yang telah berkolaborasi dalam pembangunan RS Darurat penanganan Covid-19 di Lampung.
Sementara, Menteri Agama Yaqut mengatakan bahwa RS darurat itu untuk mengantisipasi peningkatan kasus covid-19.
“Artinya semoga kita semua diberikan kesehatan dan bebas dari Covid-19,” harapnya. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

