Lampung
Gubernur Arinal Dampingi Dua Menteri Tinjau Kesiapan Wisma Haji Jadi RS Darurat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil, meninjau kesiapan Wisma Haji Lampung jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Islamic Center Rajabasa, Kota Bandarlampung, Minggu siang (8/8/2021).
Gubernur Arinal Djunaidi menyambut kedatangan kedua menteri tersebut. Hadir pula pada peninjauan kesiapan rumah sakit darurat Kapolda, Sekda, Ketua DPRD, Kakanwil Kemenag Lampung dan lainnya.
Rumah sakit darurat tersebut memuat 123 sampai 130 tempat tidur dari target 200 tempat tidur. Di Lampung, ada 13 dari 15 kabupaten/kota yang saat ini berstatus zona merah.
Rumah sakit darurat tersebut merupakan inisiasi dari Erick Thohir, agar jadi salah satu solusi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Menurut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, keberadaan rumah sakit ini merupakan suatu penghargaan luar biasa bagi masyarakat Lampung. Dia berharap rumah sakit ini dapat menjadi solusi penanganan Covid-19.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pembangunan RS darurat di Lampung yang bekerjasama dengan Kementerian Agama merupakan yang kedua.
“Kerjasama kami dengan Kementerian Agama adalah yang kedua kali. Setelah kemarin di Asrama Haji Pondok Gede, sekarang di Lampung,” paparnya.
Erick berujar, hal itu menjadikan proses pembangunan RS Darurat itu berlangsung cepat. “Tentunya ini juga dilandasi dengan komunikasi antara Gubernur Lampung dan saya,” ujarnya.
Erick menyebutkan bahwa pembangunan RS darurat itu merupakan bentuk kepedulian rakyat Indonesia dalam menangani pandemi covid-19. Selain itu, ia juga mengklaim, fasilitas yang disiapkan untuk RS darurat merupakan yang terbaik.
Ia pun mengapresiasi pihak PT Pertamina dan PT Pertamedika IHC yang telah berkolaborasi dalam pembangunan RS Darurat penanganan Covid-19 di Lampung.
Sementara, Menteri Agama Yaqut mengatakan bahwa RS darurat itu untuk mengantisipasi peningkatan kasus covid-19.
“Artinya semoga kita semua diberikan kesehatan dan bebas dari Covid-19,” harapnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
