Ekonomi dan Bisnis
Komitmen OJK Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan di Tengah Pandemi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejalan dengan perekonomian daerah Provinsi Lampung yang tercatat tumbuh positif 5,03 persen (year on year) pada Triwulan II 2021 ini, perkembangan penyaluran kredit Perbankan di wilayah Provinsi Lampung juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan yakni sebesar 6,34 persen (yoy) dari Rp65,92 Triliun menjadi Rp70,10 Triliun atau meningkat Rp4,18 Triliun. Secara Year to Date (Desember 2020 – Juni 2021), juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,77 Triliun atau sebesar 2,58 persen.
Perkembangan yang positif ini menjaga momentum dan optimisme untuk pemulihan ekonomi di daerah di tengah pandemic covid 19 yang masih berlangsung.
Sementara kebijakan OJK berupa restrukturisasi kredit di sektor perbankan terus mengalami penurunan, yang dimulai sejak Triwulan 4 – 2020. Tercatat pada triwulan II 2021, program restrukturisasi kredit perbankan, telah diberikan kepada 65.380 debitur dengan nominal Rp6,21 Triliun, dengan perincian Bank Umum sebanyak 63.513 debitur dengan nominal sebesar Rp5,81 Triliun, menurun dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp6,45 Triliun dengan 91.403 Debitur. Sedangkan untuk BPR dan BPRS sebanyak 1.867 debitur dengan nominal sebesar Rp398,68 Milyar, menurun dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp422,40 Milyar dengan 2.078 debitur.
Berdasarkan data realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Lampung sampai Semester 1 – 2021 tercatat penempatan dana pemerintah di bank Himbara, yang kemudian diteruskan menjadi penyaluran kredit dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Provinsi Lampung mencapai Rp12,32 Triliun dengan jumlah debitur 322.166 debitur atau meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding posisi Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp5,40 Triliun dengan 133.738 debitur.
“Sinyal positif terus ditunjukkan oleh beberapa parameter ekonomi dan keuangan utama di Triwulan II 2021, hal ini patut menjadi perhatian agar di triwulan III kita dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan percepatan belanja pemerintah, mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan penyaluran kredit di sector ekonomi produktif khususnya sector prioritas antara lain sector pertanian dan perkebunan” kata Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung.
Untuk diketahui pertumbuhan kredit terbesar secara nominal menurut sektor ekonomi 3 teratas (yoy) adalah sektor penerima kredit bukan lapangan usaha (kredit konsumtif) sebesar Rp1,33 Triliun (naik 5,06 persen), sector perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,11 Triliun (naik 7,74 persen) dan sector pertanian,perburuan dan kehutanan sebesar Rp903, 12 Miliar (naik 9,84 persen).
OJK juga terus mencermati pergerakan rasio NPL Perbankan yang per posisi Juni 2021 mengalami kenaikan dibandingkan posisi sebelumnya. Tercatat rasio NPL Gross Perbankan bulan Juni 2021 mencapai 4,98 persen, sedangkan rasio NPL Netto hanya sebesar 1,34 persen.
Untuk NPL Gross menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi triwulan sebelumnya sebesar 4,95 persen dan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,73 persen. Kenaikan NPL ini berasal dari Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sektor Perikanan. Potensi kenaikan NPL ini juga telah diingatkan oleh OJK selaku regulator di sector jasa keuangan dan telah jauh-jauh hari diantisipasi oleh perbankan dengan menjaga kecukupan pembentukan cadangan kerugian aktiva produktif serta lebih selektif dalam penyaluran kredit dan pelaksanaan restrukturisasi kredit.
Kinerja KUR dan Kredit UMKM Perbankan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung, hingga Juni 2021 mencapai Rp3,74 Triliun kepada 111.162 Debitur atau sebesar 61,58 persen dari Target penyaluaran KUR di tahun 2021 yang sebesar Rp6,08 Triliun. Tingkat kelancaran pengembalian KUR ini sangat baik hampir mencapai 100 persen atau kredit bermasalahnya sangat kecil hanya sebesar Rp29 juta.
Diharapkan pembiayaan usaha melalui KUR bisa mendukung pengembangan sector-sector prioritas khususnya yang berbasis sector pertanian dan perkebunan.
Kredit UMKM pada Triwulan II 2021 sebesar Rp21,31 Triliun, secara year to date mengalami peningkatan sebesar 1,97 persen dengan posisi Desember 2020 sebesar Rp20,89 Triliun. Demikian juga secara year on year mengalami peningkatan sebesar 3,44 persen atau naik Rp0,71 Triliun dengan posisi Juni 2020 sebesar Rp20,60 Triliun.
Secara keseluruhan, share kredit UMKM terhadap total kredit masih mengalami penurunan dari 31,24 persen di Juni 2020 menjadi 30,57 persen di Desember 2020 dan posisi Juni 2021 sebesar menjadi 30,39 persen. OJK dan Perbankan terus mengupayakan peningkatan share kredit UMKM terhadap total kredit di Triwulan III – 2021 mendatang.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM perbankan mengalami peningkatan di Triwulan II 2021, posisi bulan Juni 2021 sebesar 3,61 persen dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar 3,08 persen. Kenaikan NPL di sector UMKM ini berasal dari Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, Sektor Perikanan serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Kinerja sektor IKNB kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan juga diberlakukan di Perusahaan Pembiayaan, sampai dengan Juni 2021 sebanyak 106.313 kontrak dengan Nominal sebesar Rp4.320 Milyar, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp3.905 Milyar dengan 102.787 kontrak.
Sedangkan untuk LKM, sampai dengan posisi April 2021, debitur yang dilakukan restrukturisasi sebanyak 172 Debitur dengan nominal sebesar Rp1,52 Milyar, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp0,95 Milyar dengan 91 Debitur.
Untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Triwulan II 2021, secara year on year mengalami kontraksi sebesar Rp536 Milyar (6,47 persen) dari posisi Juni 2020 sebesar Rp8.283 Milyar menjadi Rp 7.747 Miliar. Namun demikian, perkembangan positif terlihat pada pergerakan year to date dengan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar Rp46 Miliar (naik 0,26 persen).
Penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan proporsi sebesar 38,40 persen (Rp 2.975 Milyar). Dari sisi NPF, Perusahaan Pembiayaan posisi bulan Juni 2021 sebesar 2,79 persen, ada sedikit peningkatan dibandingkan Desember 2020 yang sebesar 2,76 persen, namun jauh membaik dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,91 persen.
Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pada posisi April 2021, secara year on year, terjadi trend positif pada 3 komponen utama LKM yaitu Total aset mengalami peningkatan sebesar 17,47 persen, Pinjaman/pembiayaan meningkat sebesar 15,04 persen, dan DPK meningkat sebesar 31,01 persen.
Sementara, rasio NPL LKM pada posisi Desember 2020 sebesar 9,78 persen meningkat menjadi 14,06 persen pada bulan April 2021. Kondisi ini lebih disebabkan LKM saat ini sangat selektif melakukan penyaluran pembiayaan dan nilai pembiayaan bermasalah juga meningkat cukup signifikan karena usaha debitur LKM yang tersegmentasi di usaha mikro kecil banyak yang terdampak pandemic covid 19. Selain itu pada sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Sementara di industri asuransi, data per bulan Maret 2021, kinerja asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum yang berbasis konvensional atau syariah, kecuali asuransi jiwa syariah, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan posisi Desember tahun 2020. Terdapat kenaikan pada indikator pendapatan premi/kontribusi, yaitu asuransi jiwa konvensional mengalami kenaikan sebesar 110,62 persen, asuransi umum konvensional sebesar 126,77 persen dan asuransi umum syariah sebesar 80,58 persen dengan jumlah keseluruhan naik sebesar 107,34 persen atau Rp 417,62 Miliar.
Untuk pengajuan klaim atau manfaat menurun sebesar 29,13 persen atau turun Rp100,43 milyar secara year on year (yoy).
Untuk Dana pensiun, secara year on year mengalami peningkatan aset sebesar Rp7,91 Miliar (5,23 persen) dari posisi Juni 2020 sebesar Rp151,18 Miliar menjadi Rp159,09 Milyar di Juni 2021. Sejalan dengan peningkatan aset, investasi dana pensiun di Provinsi Lampung pun mengalami peningkatan sebesar Rp 1,65 Milyar atau menjadi Rp 149,75 Miliar dari posisi Juni 2020 sebesar Rp148,10 Miliar atau naik 1,11 persen.
Per Juni 2021, jumlah Perusahaan Modal Ventura yang telah mendapatkan izin OJK sebanyak 60 perusahaan, 1 di antaranya berkantor pusat di Provinsi Lampung. Total aset Perusahaan Modal Ventura yang berkantor pusat di Lampung mengalami peningkatan sebesar 7,36 persen secara year on year atau meningkat sebesar Rp4,22 Milyar. Posisi Juni 2021, penyaluran pembiayaan/penyertaan dari seluruh perusahaan modal ventura di Lampung senilai Rp288,61 milyar dan NPF sebesar 16,10 persen.
Kinerja Industri Fintech Peer to Peer Lending dan Pasar Modal untuk industri layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending) untuk posisi Juni 2021 terdapat 124 perusahaan yang berizin/terdaftar di OJK (115 Konvensional, 9 Syariah dan salah satu perusahaan fintech P2P Lending berkantor pusat di Provinsi Lampung.
Secara YtD (Year to Date) pada posisi Juni 2021, Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung mengalami trend yang positif, yaitu jumlah akumulasi rekening Lender meningkat 23,30 persen, jumlah akumulasi rekening Borrower meningkat 34,93 persen, jumlah akumulasi transaksi Lender meningkat 91,18 persen, jumlah akumulasi transaksi Borrower meningkat 74,26 persen. Outstanding pinjaman posisi Juni 2021 sebesar Rp338,09 Miliar meningkat 57,65 persen dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar Rp214,46 Miliar. Dari sisi asset, terdapat peningkatan sebesar 17,30 persen.
Selanjutnya, pada sektor pasar modal, posisi Juni 2021, transaksi efek tahunan sebesar Rp1.631 Milyar, meningkat dibandingkan posisi Desember 2020 yang sebesar Ro1.161 Milyar. Untuk jumlah investor di Lampung, posisi Juni 2021 sebanya 112.832 Investor, bertambah sebanyak 46.173 Investor (69,27 persen) dibandingkan posisi Desember 2020 (66.659 Investor). (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
PT Bank Lampung berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja pada Semester I 2026. Hingga Juni 2026, bank milik Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota itu membukukan total aset sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh 6,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Tak hanya aset, pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat.
Direktur Utama (Dirut) Bank Lampung, Indra Merviana, mengatakan hingga Juni 2026 penyaluran kredit mencapai Rp7,91 triliun atau naik 9,89 persen secara tahunan. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,36 persen menjadi Rp8,93 triliun.
“Per Juni 2026 total aset Bank Lampung mencapai sekitar Rp11,5 triliun atau tumbuh 6,38 persen. Kemudian kredit tumbuh 9,89 persen menjadi Rp7,91 triliun dan dana pihak ketiga tumbuh 11,36 persen menjadi Rp8,93 triliun,” ujar Indra dalam acara Media Update Kinerja Industri Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Azana Boutique Hotel, Bandar Lampung, Jumat, 10/7/2026.
Dari sisi permodalan, Bank Lampung membukukan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 29,27 persen. Angka tersebut jauh di atas ketentuan minimum OJK, yang menunjukkan kondisi permodalan bank masih sangat kuat.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga berada di level sehat, yakni 88,55 persen atau masih dalam kisaran ideal yang ditetapkan OJK sebesar 84-94 persen.
Likuiditas perusahaan pun tetap terjaga. Hal itu terlihat dari rasio AL/NCD yang mencapai 82,66 persen, jauh melampaui batas minimum regulator sebesar 50 persen sehingga dinilai cukup untuk menopang ekspansi bisnis.
Sementara itu, kualitas kredit juga masih terkendali dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,86 persen, jauh di bawah ambang batas maksimal 5 persen yang ditetapkan regulator.
Hingga Juni 2026, total penyaluran kredit Bank Lampung mencapai Rp7,91 triliun. Kredit konsumtif masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp5,87 triliun atau tumbuh 10,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kredit produktif juga meningkat 8,60 persen menjadi Rp2,05 triliun. Secara komposisi, kredit konsumtif masih mendominasi sebesar 74 persen, sedangkan kredit produktif berkontribusi 26 persen.
Untuk mendukung sektor riil, Bank Lampung mencatat outstanding kredit UMKM sebesar Rp1,09 triliun, kredit korporasi Rp957 miliar, serta outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp918 miliar. Adapun realisasi plafon penyaluran KUR hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp359 miliar.
“Penyaluran kredit produktif difokuskan pada sektor-sektor unggulan di Lampung, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, aktivitas keuangan, industri pengolahan, serta konstruksi,” ungkapnya.
Selain KUR, Bank Lampung juga terus memperluas pembiayaan melalui pinjaman kepada pemerintah daerah, pembiayaan infrastruktur, hingga kredit sindikasi bersama perbankan lain.
Sementara pada segmen konsumtif, pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi andalan. Meski demikian, Bank Lampung terus mengembangkan berbagai produk baru, mulai dari kredit tambahan penghasilan pegawai, pembiayaan berbasis sertifikasi, pinjaman kinerja, hingga pembiayaan yang bersumber dari berbagai insentif ASN.
Di sisi penghimpunan dana, DPK Bank Lampung mencapai Rp8,93 triliun atau meningkat 11,36 persen dibandingkan Juni 2025.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh instrumen simpanan. Giro tercatat sebesar Rp2,609 triliun atau naik 2,63 persen (yoy). Tabungan meningkat 10,81 persen menjadi Rp1,928 triliun, sedangkan deposito mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 17,53 persen menjadi Rp4,398 triliun.
Menurut Indra, dana giro masih didominasi oleh simpanan pemerintah daerah. Bank Lampung juga terus memperkuat transformasi digital. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna Mobile Banking Bank Lampung mencapai 186.128 pengguna atau meningkat 22,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah Agen Laku Pandai Lampung Smart juga bertambah menjadi 3.107 agen atau tumbuh 53,34 persen secara tahunan. Sementara merchant QRIS yang bekerja sama dengan Bank Lampung mencapai 12.295 merchant, meningkat 23,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Digitalisasi layanan pemerintah daerah juga terus berjalan melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Hingga Semester I 2026, implementasinya telah mencapai 75 persen. Sebanyak 12 dari 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah berstatus live, sedangkan empat daerah lainnya masih dalam proses implementasi.
Indra menegaskan, Bank Lampung akan terus memperkuat fungsi intermediasi, memperluas layanan digital, serta meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. (*)
Dihadiri Sekdaprov Marindo, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuki Tahap Pandangan Fraksi
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
