DPRD
Tetap Konsisten, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Minta Pemprov Lampung Perbaiki Tata Kelola Aset
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi PDI-Perjuangan DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera memperbaiki tata kelola aset yang mangkrak. Tujuannya, guna meningkatkan pendapatan daerah di tahun-tahun berikutnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI menyebut pengelolaan dan penanganan aset-aset pemprov yang masih mangkrak jika dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan pendapatan daerah.
Aset pemprov Lampung yang mangkrak di antaranya lahan dan kantor di Kotabaru yang cukup luas dan strategis (terbengkalai), lalu lahan dan aset perkantoran terminal agribisnis di kecamatan Penengahan Lampung Selatan.
Padahal lahan dan aset di terminal agribisnis itu sesungguhnya dapat menjadi pusat logistik hasil-hasil pertanian secara nasional jika digunakan atau dikelola dengan baik, kata Jubir Fraksi PDI-Perjuangan Ketut Romeo, saat Sidang Paripurna DPRD Lampung, Kamis (11/8/2021).
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Apriliati membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang menyoroti penataan aset provinsi Lampung yang terbengkalai.
“Pada intinya di setiap kesempatan Fraksi PDI-Perjuangan Konsisten selalu menyampaikan kritikan, misalnya penataan aset yang terbengkalai, aset yang dihibahkan atau disewakan, contoh seperti aset di Way Dadi dan Kotabaru,” jelasnya.
Lanjut Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut, ketika format yang dilaksanakan Pemprov telah benar, dalam artian tidak menyalahi mekanisme dan dapat menghasilkan win-win solution, maka itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk Pemprov Lampung. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Hasil Resmi KPU Tuba : Paslon 02 Unggul Telak
Kakanwil Kemenkumham Lampung Dodot Raih Top Leader on Digital Implementation 2024, Pda Puncak Acara Top Digital Awards
Pj. Gubernur Samsudin Terima Penghargaan Dosen Terbaik Dari UIA
