DPRD
Dewan Bakal Sidak ke PT SCG, Ada Apa Ya?
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD) Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, menyebut pihaknya bakal melakukan sidak ke PT SCG Jaya Mix terkait persoalan limbah.
“Untuk mencari kebenarannya, Kita bakal langsung mengecek ke lokasi,” kata Wahrul sapaan akrabnya, Jumat (13/08/2021).
Ketua DPD NasDem Lampung Selatan tersebut juga ingin mempertanyakan soal perizinan dari perusahaan tersebut.
Karena, lanjut dia, kegiatan produksi harus diimbangi dengan skema perizinan.”Yang saya tanyakan adalah sudah sejauh mana skema perizinan tersebut. Sudah selesai atau belum,” tanya dia.
“Kedua, soal izin dampak lingkungan. Dalam substansi AMDAL tersebut, bisa memprotek soal kegiatan produksinya, dampak lingkungan, limbahnya dan pengaruh sosial dimasyarakat, itu gunanya AMDAL itu,” tambah dia.
“Kalau AMDAL-nya ada, tapi limbah masih tidak karuan, dampak lingkungannya parah, sosial masyarakat juga tak baik. Berarti AMDAL-nya bohong-bohongan, tipu-tipuan. Ini harus dievaluasi lagi perihal AMDAL-nya,” ujar dia.
“Ini harus diaudit lagi AMDAL-nya. Karena apa, proses pemantauan dalam supervisi AMDAL juga harus ada. Itu supervisi bulanan kajiannya, ini harus clear soal AMDAL- nya,” ungkap dia.
Persoalan jika perusahaan tersebut telah memberikan Corporate Social Responbility (CSR), ia menilai bahwa hal tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang.
“Bukan kemudian menutup semua kejanggalan, kelalaian, kan gitu. Kalau CSR dijalankan, itu bagus. Tapi tidak bisa menutup semua kesalahan dari perusahaan,” tegas dia.
“Jangan karena CSR sudah dikasih, semen sepuluh sak dan pekerja lima orang dipekerjakan, terus clear, ya enggak dong. Nah ini yang perlu diluruskan,” pungkasnya. (Rls/wan).
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

