DPRD
Serap Aspirasi Masyarakat Desa Kebagusan, Ririn: Bakal Kita Perjuangkan
Alteripost.co, Pesawaran-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari Dapil III yang meliputi Pringsewu, Pesawaran dan Metro tersebut melangsungkan kegiatan reses di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Senin (06/09/2021).
Dalam kesempatan tersebut dihadiri Kades Kebagusan Tohir, anggota DPRD setempat Erlinda Widiastuti, unsur TNI dan polri, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda sekitar.
Mewakili warganya, Kades Tohir mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari di Desa Kebagusan. Selain itu, Tohir juga berharap agar aspirasi-aspirasi dari masyarakat dapat diperjuangkan sehingga dalam waktu dekat dapat terealisasikan.
Tohir menerangkan, aspirasi masyarakat meliputi permohonan bantuan pembangunan masjid Jami’ Desa Kebagusan, peningkatan jalan desa (hotmix) dan Talud Penahan Tanah (TPT) untuk jalan pertanian dan akses wisata air terjun. Selain itu, warga juga berharap adanya bantuan dari Pemerintah untuk UMKM.
Sementara itu dalam sambutannya, Ririn
Menyampaikan salam Bapak Gubernur kepada masyarakat Desa Kebagusan. Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRD Lampung tersebut menerima aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Ririn menegaskan bakal berupaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga dapat menjadi program Pemprov Lampung.
“Jadi apa-apa saja yang menjadi keinginan dan aspirasi dari masyarakat akan kita sampaikan ke Pemprov Lampung, agar dapat direalisasikan. Hal-hal yang menjadi prioritas seperti infrastruktur, akan kita kawal, demi mempermudah mobilitas masyarakat,” ujar Ririn.
Ririn juga mohon doa, dukungan dan bantuan dari masyarakat Desa Kebagusan agar pembangunan yang bakal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Lampung Berjaya dapat tercapai.
Perlu diketahui, dalam kegiatan tersebut tetap menerapkan anjuran Protokol Kesehatan dari Pemerintah. Seperti menggunakan masker dan menghindari kerumunan. (Gus/rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
