Connect with us

DPRD

Serap Aspirasi Masyarakat Desa Kebagusan, Ririn: Bakal Kita Perjuangkan

Published

on

Foto: Ririn Kuswantari saat melangsungkan kegiatan reses di Desa Kebagusan, Pesawaran (istimewa)

 

Alteripost.co, Pesawaran-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari Dapil III yang meliputi Pringsewu, Pesawaran dan Metro tersebut melangsungkan kegiatan reses di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Senin (06/09/2021).

Dalam kesempatan tersebut dihadiri Kades Kebagusan Tohir, anggota DPRD setempat Erlinda Widiastuti, unsur TNI dan polri, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda sekitar.

Mewakili warganya, Kades Tohir mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari di Desa Kebagusan. Selain itu, Tohir juga berharap agar aspirasi-aspirasi dari masyarakat dapat diperjuangkan sehingga dalam waktu dekat dapat terealisasikan.

Tohir menerangkan, aspirasi masyarakat meliputi permohonan bantuan pembangunan masjid Jami’ Desa Kebagusan, peningkatan jalan desa (hotmix) dan Talud Penahan Tanah (TPT) untuk jalan pertanian dan akses wisata air terjun. Selain itu, warga juga berharap adanya bantuan dari Pemerintah untuk UMKM.

Sementara itu dalam sambutannya, Ririn
Menyampaikan salam Bapak Gubernur kepada masyarakat Desa Kebagusan. Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRD Lampung tersebut menerima aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Ririn menegaskan bakal berupaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga dapat menjadi program Pemprov Lampung.

“Jadi apa-apa saja yang menjadi keinginan dan aspirasi dari masyarakat akan kita sampaikan ke Pemprov Lampung, agar dapat direalisasikan. Hal-hal yang menjadi prioritas seperti infrastruktur, akan kita kawal, demi mempermudah mobilitas masyarakat,” ujar Ririn.

Ririn juga mohon doa, dukungan dan bantuan dari masyarakat Desa Kebagusan agar pembangunan yang bakal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Lampung Berjaya dapat tercapai.

Perlu diketahui, dalam kegiatan tersebut tetap menerapkan anjuran Protokol Kesehatan dari Pemerintah. Seperti menggunakan masker dan menghindari kerumunan. (Gus/rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading