DPRD
Aspirasi Masyarakat Pekon Fajar Baru Jadi Atensi Ririn
Alteripost.co, Pringsewu-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari kembali turun ke Dapil guna menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan kali ini berlangsung di Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Rabu (08/09/2021).
Dalam kesempatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Suherman, Kepala Pekon Fajar Baru Idham Cholid, Kepala Pekon Sinar Mulya Azhar, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda setempat.
Dalam kesempatan tersebut, aspirasi masyarakat Pekon Fajar Baru diwakili Kepala Pekon Idham Cholid menyampaikan usulan, Hand Traktor untuk Kelompok Tani, pelatihan dan pengadaan alat produksi gula aren menjadi gula semut oleh TP PKK.
Selanjutnya, fasilitas penunjang potensi wisata Pekon Fajar Agung oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), lalu perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah, terakhir pemasangan kabel listrik oleh PLN.
Aspirasi-aspirasi dari masyarakat Pekon Fajar Baru jadi atensi Ririn dalam pengabdiannya di legislatif. Dirinya bersama Ketua DPRD Pringsewu Suherman bakal memasukkan keluhan masyarakat sebagai E-Pokir dalam program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu.

Lanjut Wakil Ketua II DPRD Lampung tersebut, langkah taktis awal yang bakal dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait, agar dalam waktu dekat ada solusi dari persoalan tersebut.
“Jadi aspirasi-aspirasi dari masyarakat akan kita tampung terlebih dahulu, nanti saya dengan Ketua DPRD Pringsewu akan memasukkan keinginan masyarakat ke dalam E-pokir. Harapannya secepatnya aspirasi mereka dapat segera terealisasikan,” pungkas Srikandi Golkar Lampung tersebut. (Gus/rls).
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

