DPRD
Reses Elly Wahyuni, Warga Keluhkan Langkanya Pupuk dan Bibit
Alteripost.co, Pringsewu-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni kembali turun ke Dapil guna menemui dan menyerap aspirasi masyarakat, dalam kegiatan reses masa sidang III di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Rabu (08/09/2021).
Dalam kesempatan tersebut, beberapa perwakilan masyarakat mengeluhkan soal langkanya pupuk saat petani memasuki musim tanam. Selain itu, terungkap juga keluhan terkait Saluran irigasi Way Sekampung yang diresmikan Presiden beberapa waktu lalu, justru tidak berdampak pada petani pringsewu.
Lanjut salah satu warga, keberadaan saluran irigasi tersebut malah berdampak langsung pada Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro.
“Tolong sampaikan keluhan kami para petani Pringsewu ini, terkait keberadaan saluran irigasi Way Sekampung yang tidak berdampak langsung kepada para petani di Pringsewu,” ujar salah satu warga.

Menanggapi beberapa lontaran keluhan dari konstituennya, Wakil Ketua I DPRD Lampung tersebut berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Lanjut Elly, keluhan para petani soal kelangkaan bibit dan pupuk saat memasuki musim tanam menjadi atensi dirinya.
“Nanti keluhan para petani di Pringsewu terkait kelangkaan bibit dan pupuk ini kita masukkan sebagai E-pokir, hal ini sebagai bentuk komitmen kita dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ucap Elly.
Selain itu, perihal keluhan terkait saluran irigasi yang dinilai manfaatnya belum terasa bagi para petani di Pringsewu, Ketua PIRA Lampung tersebut akan menyampaikan kepada stakeholder terkait agar segera ada solusi terkait permasalahan tersebut.
“Untuk keluhan para petani di Pringsewu perihal saluran irigasi Way Sekampung ini, nanti akan saya sampaikan kepada stakeholder terkait supaya ada solusi atas permasalahan ini,” pungkasnya. (Gus)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

