Connect with us

Hukum dan Kriminal

Ambil Langkah Tegas, Warga Buka Pagar Beton di Atas Tanah Fasum dan Fasos Perumahan Bhayangkara Kemiling

Published

on

Foto: Kuasa hukum warga Perumahan Bhayangkara Chandra (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sebagian tanah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan Bhayangkara yang seharusnya dapat dimanfaatkan warga Beringin Jaya Bandar Lampung diklaim Eddy Djohan Salim sebagai miliknya. Selain itu, BPN dijadwalkan pengembalian batas tanah untuk mengantisipasi keributan.

Tanah Fasum dan Fasos warga Perumahan Bhayangkara yang terletak di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung seluas +- 1,2 hektar di klaim pemilik atas nama Eddy DJohan Salim. Dan telah melakukan pemagaran panel Beton secara sepihak tanpa koordinasi kepada pihak RT, kelurahan Dan pihak Kecamatan Kemiling.

Dari kasus tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandarlampung, sudah melakukan pengembalian batas pada (15/9/2021) dengan mengukur batas tanah yang menjadi sengketa antara 2 pihak tersebut, namun terdapat permasalahan KRUSIAL, sehingga perlu dilakukannya peninjauan ulang untuk melakukan pengembalian ulang batas tanah dan bidang-bidang tanah lainnya.

Di sisi lain, Penasehat Hukum Warga Beringin Jaya, D.Chandra, SH.,MH mengatakan bahwa BPN telah melakukan kesalahan yang fatal.

Sebab, dalam pelaksanaan Pengembalian Batas pihak BPN Tidak membawa Peta Dasar dan Atau Surat Ukur dan atau Gambar Ukur Asli sesuai dengan SHGB No. 498/ B.J sebagai acuan dalam melaksanakan pengembalian batas, yang Mana hal itu menjadi landasan utama dalam hal Pengembalian Batas, BPN Kota Bandarlampung justru mengikuti dan memploting tanah sesuai dengan peta yang di bawa dan dibuat sendiri oleh Saudara Soni yang notabene kapasitasnya tidak jelas sebagai siapa.

Selain itu, tidak ada konfirmasi terkait kapasitas Saudara Soni sebelum pelaksanaan Pengembalian batas tersebut dari tim yang mana.

“Pada jadwal pengembalian batas kemarin BPN semestinya membawa bukti berupa peta asli site plan awal perumahan bhayangkara yang di bangun pada tahun 2004 atau mengacu kepada surat ukur (SU) dan atau gambar Ukur (GU), SHGB 498/BJ, tetapi kenyataan nya yang mereka (BPN) bawa peta buatan Sdr. Soni dkk,” jelas Chandra, Kamis (16/9/2021).

Selaku kuasa hukum warga, Chandra akan menempuh jalur hukum dengan menggugat secara perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam waktu dekat.

“Kami memperingatkan agar pihak BPN lebih berhati-hati dalam penerapan pengembalian batas, sebab hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya,” ujarnya.

Menurut Chandra, BPN saat itu dalam pelaksanaan Pengembalian Batas dan atau penetapan batas bahwa surat tugas dari BPN itu berbeda dengan orang-orang yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan Pengembalian Batas, serta adanya tindakan arogan dari pihak kepolisian yang mana lurah beringin jaya tidak di berkenankan untuk memberikan sedikit keterangan di saat berada di lokasi tersebut.

Adapun tanah Fasum dan Fasos Perumahan Bhayangkara tersebut belum diserahkan ke Pemda kota Bandar Lampung dan masih Menyatu dengan SHGB 498/BJ seluas +-25.467 M2 (tertulis 69.277 M2), yang sebagian dari tanah tersebut seluas +- 1,2 hektarnya sudah berdiri bangunan permanen SPN (Sekolah Polisi Negara), Artinya ternyata SHGB 498/BJ yang telah di agunkan di bank Danamon Indonesia TBK di Kantor Pusat Jakarta Selatan termasuk juga didalamnya bangunan SPN (Sekolah Polisi Negara) tersebut.

“Kami juga mohon kepada Bapak Kapolda Lampung untuk memerintahkan anggotanya se segera mungkin melakukan investigasi dan klarifikasi ke BPN kota Bandarlampung atas temuan Lurah Beringin Jaya tersebut, yaitu tanah dan bangunan SPN diduga diagunkan di Bank Danamon Indonesia TBK.

“Nah ini menjadi persoalan, karena Diduga Fasum dan Fasos beserta tanah dan Bangunan SPN tersebut itu diagunkan Eddy Djohan Salim ke Bank Danamon Indonesia TBK,” tambahnya.

“Maka kami meminta BPN untuk menelaah ulang kebenaran sertifikat SHGB nomor 498/BJ, Atas nama Eddy Djohan Salim, karena menurut kami sertifikat itu semestinya sudah tidak berlaku lagi sebab sisa tanah nya habis menjadi Fasum dan Fasos,” lanjutnya.

Di sisi lain, Chandra juga mengatakan bahwa Lurah Beringin Jaya telah berkirim surat secara resmi ke pihak BPN Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dengan nomor surat : 590/25/V58.VI/96/IX/2021 yang TELAH diterima oleh Sdr.Nina, untuk meminta kepastian dan kebenaran SHGB nomor 498/BJ tersebut adalah bagian daripada tanah milik Fasum dan Fasos Perumahan Bhayangkara yang belum diserahkan ke Pemda Kota Bandarlampung.

Menurut informasi juga, sertifikatnya diduga telah diagunkan di Bank Danamon Indonesia TBK berkantor Pusat Jakarta Selatan, dan apabila benar dugaan tersebut maka Lurah Beringin Jaya Kota Bandarlampung memohon dilakukan Blokir terhadap SHGB 498/BJ, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tembusan surat Lurah Beringin Jaya kepada Ibu Wali Kota Bandarlampung hingga Menteri ATR/BPN RI dan Kanwil BPN Provinsi Lampung. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

2 Hari Digelar Operasi Ketupat Krakatau 2024, Tegur Ratusan Pelanggar Lalu Lintas

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Ratusan pengendara melintasi Provinsi Lampung diberikan teguran dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Ketupat Krakatau 2024. Satu di antaranya dikenakan sanksi tilang elektronik.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengatakan, rekapitulasi pendataan tersebut dihimpun selama dua hari kegiatan Operasi Ketupat Krakatau telah dilalui, atau tepatnya mulai 4-5 April 2024.

“Dari data pelanggaran lalu lintas Operasi Ketupat Krakatau sementata ini, ada 526 teguran dan 1 sanksi e-Tilang kepada para pengendara,” ujarnya dikonfirmasi.

Lebih lanjut dijelaskan Umi, kebanyakan pelanggaran lalu lintas tersebut didominasi para pengendara dari roda dua seperti tidak mengenakan helm, melawan arus dan sebagainya.

“Kami meminta kerjasama para pengendara tetap tertib berlalu lintas, demi keselamatan bersama penggunaan jalan,” imbau.

Masih dari data dihimpun selama Operasi Ketupat Krakatau tersebut, kejadian kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 6 peristiwa mengakibatkan 1 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat, dan 7 korban luka ringan.

“Untuk kerugian atas keenam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini total 6 juta rupiah,” ucap Umi.

Kemudian Ihwal data kejahatan atau kriminalitas, Umi menyampaikan, pihaknya bersama Polres/ta jajaran belum mencatat belum peristiwa atau kejadian menonjol.

“Sejauh ini total kejahatan atau kriminalitas ada 15 peristiwa, terbanyak terjadi di Bandar Lampung 5 peristiwa,” tandas kabid humas.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading