Ekonomi dan Bisnis
Maksimalkan Program PEN, OJK Edukasi Desa Sadar Asuransi di Lampung Selatan
Alteripost.co, Lampung Selatan-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan kembali menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama bulan Oktober 2021.
Kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024.
Bertemakan “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa”, kegiatan BIK tahun 2021 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19. Kemudian, membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyrakat dan mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan serta penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Selain itu juga guna meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap budaya menabung serta mempublikasikan program literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.
Sebagai rangkaian kegiatan dari BIK 2021 di Provinsi Lampung, OJK Lampung mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi mengenai industri pasar modal dan dan asuransi kepada perangkat desa dan masyarakat di 3 Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Yaitu Desa Sidorejo, Desa Titiwangi dan Desa Cintamulya.
Kegiatan ini bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Provinsi Lampung dan pada kegiatan ini berhasil dilakukan pembukaan 100 rekening efek dan total 100 polis asuransi mikro yang terdiri dari asuransi kecelakaan diri, asuransi demam berdarah, asuransi rumah tinggal dan asuransi gempa bumi.
“Tingkat literasi dan inklusi keuangan di industri asuransi dan pasar modal yang masih rendah menjadi salah satu alasan kami melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada hari ini. Pada tahun 2019, literasi dan inklusi industri asuransi masih sebesar 19,4 persen dan 13,15 persen.
Sementara industri pasar modal paling kecil dibandingkan industri lainnya hanya sebesar 4,92 persen dan 1,55 persen. Kegiatan ini sebagai salah satu strategi literasi dan inklusi keuangan agar tercipta masyarakat yang well literate dan financially inclusive” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung – Bambang Hermanto, Kamis (07/10/2021).
Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, OJK Provinsi Lampung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Desa Sidorejo, Desa Titiwangi dan Desa Cintamulya.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan vaksinasi covid-19 yang telah dilaksanakan OJK di Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan OJK untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid-19 akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunal maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat” tambah Bambang Hermanto.
Di sisi lain, Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto mengapresiasi kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021 yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.
“Kami berterima kasih kepada OJK Provinsi Lampung yang senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan akses layanan keuangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta sejalan dengan upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah.”
“Semoga masyarakat Lampung Selatan dapat menerapkan manajemen risiko melalui penggunaan produk asuransi sebelum melakukan investasi sebagai salah satu tahapan perencanaan keuangan yang baik,” katanya. (Rls)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.
Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.
Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.
Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.
Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.
Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.
Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.
Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.
Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.
Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.
Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.
OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.
Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.
Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.
Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)

