DPRD
Dewan Dukung Kesejahteraan Atlet

Alteripost.co, Bandarlampung-
DPRD Lampung memberi saran ke Pemda untuk memberi perhatian terhadap atlet berprestasi di Bumi Ruwa Jurai.
Perhatian ini berbentuk bonus dan pendekatan secara langsung terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama provinsi Lampung baik di kancah nasional maupun internasional.
“Caranya adalah selain diberi bonus yang pantas. Ada kompensasi sebagai apresiasi terhadap prestasi apakah dijadikan honor atau sebagainya,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, Selasa (21/09/2021).
Melakukan pendekatan secara psikologis dengan cara bertemu dan ngobrol langsung dengan atlet tersebut,” kata putera daerah Way Kanan ini.
DRB sapaan akrab Deni Ribowo, menjelaskan bahwa langkah ini untuk mengantisipasi kepergian atlet berprestasi Lampung ke provinsi lain.
Mantan ketua KONI Way Kanan menceritakan pengalaman yang pernah terjadi di kabupaten Way Kanan tersebut.
Saat itu, kabupaten Way Kanan memiliki atlet berprestasi dari cabor karate yang pernah mengukir prestasi juara di tingkat Asia Tenggara.
Saat PON akan berlangsung, kata dia, atlet cabor karate tersebut lebih memilih membela provinsi lain, yakni Jawa Barat ketimbang tanah kelahirannya sendiri.
“Ada pengalaman, atlet Way Kanan dari Cabor Karate, Ari Saputra yang pernah jadi juara Asia Tenggara lebih memilih membela Jabar ketimbang Lampung di PON,” cerita dia.
Ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Karena bisa menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga di Bumi Ruwa Jurai.
“Kita mesti support dan bina para atlet ini agar posisi pemerintah ada di hari mereka. Jadi mereka tidak lari-lari lagi,” kata dia.
“Karena menjadi atlet ini mesti hobi dan mencintai cabang olahraga itu. Mereka selalu siap berkorban saat menjalani latihan dengan membawa bekal makanan sendiri,” pungkas dia. (*)
DPRD
LKPJ 2024: Evaluasi dan Rekomendasi DPRD Jadi Langkah Strategis Perbaikan Pemerintahan

Alteripost Bandar Lampung – Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2025).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sebagai Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari instrumen fungsi pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal 71 dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya kepada Panitia Khusus LKPJ, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membahas secara cermat dan konstruktif LKPJ Tahun 2024.
Pj. Sekdaprov menyadari bahwa proses ini merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPJ Tahun 2024 yang telah disampaikan sebelumnya merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
“Dalam proses pembahasannya, kami terbuka terhadap saran, masukan, serta evaluasi yang disampaikan oleh DPRD sebagai representasi rakyat,” kata Pj. Sekdaprov.
Pj. Sekdaprov juga menyambut baik laporan dan rekomendasi Panitia Khusus, yang menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
“Rekomendasi tersebut akan kami tindaklanjuti secara serius dalam rangka memperbaiki kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Pj. Sekdaprov.
Selain itu, Pj. Sekdaprov juga menghargai proses persetujuan dari DPRD Provinsi Lampung dan pembacaan keputusan DPRD yang menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Hal ini, kata Pj. Sekdaprov, merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk terus membangun Provinsi Lampung menuju masa depan yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Semoga sinergi ini terus kita jaga dan perkuat dalam semangat gotong royong untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkas Pj. Sekdaprov. (*)