Lampung
Tahun Depan, Pemprov Lampung Klaim Jalan Mantap Bakal Meningkat

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Provinsi) Lampung berencana mengajukan pinjaman Rp 569 miliar kepada PT SMI untuk perbaikan 14 ruas jalan prioritas di Lampung.
Rencananya, pengajuan pinjaman tersebut diajukan selama lima tahun atau pinjaman jangka panjang.
Kepada awak media, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, melihat keluhan para pengusaha industriawan yang meminta supaya percepat konektivitas.
Selain itu, opsi peminjaman yang dilakukan Pemprov Lampung untuk meningkatkan jalan mantap di tahun 2022.
“Sementara kita meminta persetujuan di DPRD agar kita mendapatkan pinjaman sekitar 500 miliar tapi sebenarnya lebih, karena saya ingin kalau bisa diselesaikan satu tahun mengapa kita harus berkepanjangan dengan tahapan,” ujar Arinal usai rapat Paripurna KUA dan PPAS TA 2022, Rabu (10/11/2021).
Oleh karena itu, lanjut Arinal, wartawan pun boleh mengikuti perkembangan ini. Hal tersebut dilakukan supaya jalan itu berfungsi sesuai dengan harapannya, kualitasnya cara bekerja supaya terjamin, agar tidak bisa asal asalan.
“Yang paling penting ekonomi kita bisa terjamin karena banyak perkebunan tanaman pangan peternakan, ketika dia akan lakukan pemasaran kadang-kadang terhambat,” kata Arinal.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Febrizal Levi Sukmana mengatakan, dari 1693 km kondisi kemantapan saat ini baru mencapai 76 persen.
Lanjutnya, sedangkan untuk mendapatkan kemantapan yang ideal itu diperlukan dana Rp 4 trilun untuk 99 ruas tersebut.
“Karena Keterbatasan anggaran kita pilih dulu jalan periotas utama,” ucap Levi saat dikonfirmasi usai rapat paripurna DPRD.
Ia menjelaskan, jalan prioritas itu dari sesuai arahan pak gubernur dan wakil gubernur dan mendapatkan 25 jalan prioritas utama.
Jalan prioritas tersebut yakni yang mampu menumbuhkan perekonomian yaitu merupakan lahan sentra produksi pertanian, jalan distribusi perkebunan peternakan dan yang lainnya yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Ia menyatakan, 25 ruas jalan itu memerlukan biaya sekitar Rp 2,1 triliun untuk meningkatkan perekonomian.
Sehingga, lanjut Levi, dalam menyusun rencana dari mana anggaran sebanyak itu perlu beberapa strategi pembiayaan, dari APBD, APBN dan dari investasi atau pinjaman.
Ia menuturkan, pada saat ini pihaknya pada tahun 2022 mengusulkan pinjaman ke SMI dengan bunga yang murah, untuk membiayai dari 25 ruas jalan utama tersebut.
“14 ruas utama itu sedang Visibilty Study (VS) dan DED, selebihnya nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah ketok palu,” tuturnya. (*)
Lampung
Pj. Gubernur Lampung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/2/2025).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.
Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta seluruh rombongan. Ia menegaskan bahwa kehadiran delegasi DPR RI merupakan suatu kehormatan dan momentum penting untuk memperbaiki serta menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan serentak di masa depan.
Pj. Gubernur menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung berlangsung dengan aman, damai, dan harmonis. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, berjalan kondusif berkat sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antar pendukung calon mencerminkan kedewasaan demokrasi di Provinsi Lampung.
“Hal ini tergambar dari minimnya konflik yang terjadi serta tidak terdapat aksi-aksi kekerasan yang dapat mengganggu berjalannya pilkada serentak di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Meskipun demikian, Pj. Gubernur mengakui terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait distribusi logistik pemilihan. Ia menekankan pentingnya peningkatan distribusi logistik, khususnya di wilayah terpencil, agar lebih tepat waktu dan merata, serta menghindari kekurangan dan tertukarnya surat suara.
Selain itu, Pj. Gubernur juga menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pada Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024, Provinsi Lampung mencatat tingkat partisipasi sebesar 80,64 persen. Namun, pada Pilkada Serentak 27 November 2024, terjadi penurunan partisipasi, dengan Pilkada Gubernur mencapai 65,44% dan rata-rata Pilkada Bupati serta Walikota sebesar 68,54%. Sementara, target partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 adalah 79,5%.
Pj. Gubernur berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi forum yang konstruktif untuk mendapatkan masukan serta merumuskan rekomendasi yang akan memperbaiki sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung segala upaya dalam memperkuat demokrasi dan memastikan setiap proses pemilihan berjalan dengan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menjaga semangat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan nasional serentak. Ia menilai bahwa secara umum, Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 dapat dikatakan berhasil, termasuk di Provinsi Lampung.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pemilihan di masa depan, sekaligus memperkuat demokrasi di Indonesia. (*)