Ruwajurai
Dewan Minta RSUDAM Tingkatkan Pelayanan, Lukman Pura: Siap
Alteripost.co, Bandarlampung-
Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUDAM) untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tahun 2022 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal usai Hearing bersama RSUDAM, Kamis (18/11/2021).
“Jadi dalam RDP tadi kami meminta dua hal tersebut ke direksi RSUDAM beserta jajarannya,” kata dia.
Lanjut Mirza, RSUDAM mesti menjadi rumah sakit terbaik di Bumi Ruwa Jurai.
Karena, RSDUAM merupakan RS milik provinsi yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi pasien.
“Harapannya RSUDAM bisa menjadi contoh atau panutan bagi Pemerintah Kabupaten maupun pemkot se- Lampung hingga provinsi lain di Indonesia,” harap dia.
Sementara itu, Direktur RSUDAM Lukman Pura mengakui siap menjalankan arahan dari Dewan. Ini dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
“Melalui arahan ketua dan anggota komisi V, kita didukung untuk meningkatkan mutu pelayanan. Tentunya kita siap menjalankan hal tersebut,” kata dia.
“Dewan juga minta kita konsen terhadap pendapatan dari BLUD. Ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan agar digunakan sebaik-baiknya,” ucap dia.
“Alasannya agar bisa mengakomodir masyarakat tidak mampu. Di sini kita diminta agar negara hadir ditengah-tengah orang sakit,” ucap dia. (*/Gus)
Alteripost Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen.
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen (yoy).
Inflasi Maret terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).
Kenaikan harga pangan tersebut dipicu meningkatnya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina pada 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah.
Selain itu, penurunan harga emas dunia turut menekan harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen.
Ke depan, Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan (KPw) Lampung memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan akibat kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta potensi kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, pada komponen volatile food, risiko dipicu oleh rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen. Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, curah hujan diprakirakan rendah pada April–September, serta adanya potensi El Nino lemah pada semester II yang dapat mengganggu produksi pangan dan hortikultura.
Dari sisi administered prices, risiko inflasi berasal dari potensi kenaikan harga BBM akibat fluktuasi harga minyak dunia, serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga barang.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras, penguatan kerja sama antar daerah, perbaikan distribusi pangan, hingga optimalisasi komunikasi publik guna menjaga ekspektasi inflasi di tengah ketidakpastian global.(*)
Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung
Selama Jalankan UU Pers, Wartawan Tak Dapat Dipidana dengan KUHP Baru
OJK dan Pemerintah Sinergi Wujudkan 3 Juta Rumah
