Connect with us

Bandar Lampung

Walikota Eva Menghadiri Penyerahan DIPA Dan TKDD Oleh Pemprov Lampung

Published

on

Alteripost.co Bandar Lampung – Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilanjutkan dengan rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menghadapi Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Rabu (1/12/2021).

Dalam kesempatan ini, Walikota Eva Dwiana didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Plt. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandar Lampung.

Penyerahan DIPA dan TKDD secara simbolis diberikan Gubernur Lampung didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung kepada pimpinan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tema kebijakan fiskal APBN tahun 2022, yaitu Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk Provinsi Lampung dari DIPA K/L dan TKDD yang berjumlah Rp.29,43 triliun merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola keuangan, yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab tantangan perekonomian Lampung di Tahun 2022, terutama di masa pandemi COVID-19 ini.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung juga menyampaikan bahwa tahun 2022, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,7-5,5 persen.

“Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, kita harus terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2022,” terang Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal meminta para Bupati dan Walikota, agar betul-betul memperhatikan data di wilayah masing-masing, karena data yang valid dibutuhkan untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan program yang tepat.

“Untuk itu, optimalkan Pusat Informasi Harga Strategis, serta lakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan baik milik pemerintah maupun pelaku usaha, pemprov Lampung sendiri, akan melakukan upaya untuk kerterjangkauan harga pasar seperti operasi pasar, pasar murah dan inspeksi pasar di beberapa titik lokasi di Provinsi Lampung. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Ratusan Pensiunan Guru Mesti Mendapatkan Kembali Haknya, Asroni Paslah: Audit Koperasi Betik Gawi!

Published

on

Foto: anggota DPRD Bandarlampung dari Fraksi Gerindra Asroni Paslah (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Belum lama ini publik Bandarlampung dihebohkan dengan aksi demo yang dilakukan ratusan pensiunan guru yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

Sekitar 270 pensiunan guru tersebut menuntut pengembalian dana pensiun yang telah mereka simpan melalui Koperasi Betik Gawi selama bertahun-tahun.

Diketahui, tabungan ini dikumpulkan melalui pemotongan Rp100 ribu dari gaji setiap guru per bulan sejak 2018, dengan nilainya saat ini ditaksir mencapai Rp100 miliar.

Kegaduhan itu pun memancing perhatian anggota DPRD Bandarlampung dari Fraksi Gerindra Asroni Paslah. Ia mendukung langkah Pemkot Bandarlampung yang hendak mengaudit Koperasi Betik Gawi.

“Tentu saya sebagai anggota DPRD yang punya tanggungjawab moral kepada masyarakat, saya mendukung langkah Pemkot Bandarlampung melakukan audit pada Koperasi Betik Gawi. Karena kita ingin tahu uang ini alirannya ke mana saja. Kenapa ketika para pensiunan guru hendak mengambil haknya dipersulit,” ucap Ketua DPC Gerindra Bandarlampung tersebut, Selasa (10/09/2024).

Asroni pun meminta atensi dari Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejati dan Polda. Mengingat hal ini sangat krusial, karena ratusan pensiunan guru ini meminta hak mereka yang disimpan di Koperasi Betik Gawi untuk dikembalikan.

“Ini menyangkut hak ratusan pensiunan guru, jadi saya meminta APH mengatensi soal kegaduhan ini. Apakah ada unsur dugaan penyelewengan atau penggelapan yang dilakukan pihak manajemen Koperasi Betik Gawi atau tidak? Tentu harus kita cari tahu semua kebenarannya seperti apa,” tegas Asroni.

Ia pun berharap persoalan ini dapat segera terselesaikan. Sehingga ratusan pensiunan guru tersebut mendapatkan kembali haknya.

“Prinsipnya kita akan kawal persoalan ini sampai ratusan pensiunan guru mendapatkan kembali haknya,” pungkas Asroni. (Gus)

 

Facebook Comments Box
Continue Reading