Alteripost.co Bandar Lampung – Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilanjutkan dengan rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menghadapi Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Rabu (1/12/2021).

Dalam kesempatan ini, Walikota Eva Dwiana didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Plt. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandar Lampung.

Penyerahan DIPA dan TKDD secara simbolis diberikan Gubernur Lampung didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung kepada pimpinan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tema kebijakan fiskal APBN tahun 2022, yaitu Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk Provinsi Lampung dari DIPA K/L dan TKDD yang berjumlah Rp.29,43 triliun merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola keuangan, yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab tantangan perekonomian Lampung di Tahun 2022, terutama di masa pandemi COVID-19 ini.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung juga menyampaikan bahwa tahun 2022, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,7-5,5 persen.

“Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, kita harus terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2022,” terang Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal meminta para Bupati dan Walikota, agar betul-betul memperhatikan data di wilayah masing-masing, karena data yang valid dibutuhkan untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan program yang tepat.

“Untuk itu, optimalkan Pusat Informasi Harga Strategis, serta lakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan baik milik pemerintah maupun pelaku usaha, pemprov Lampung sendiri, akan melakukan upaya untuk kerterjangkauan harga pasar seperti operasi pasar, pasar murah dan inspeksi pasar di beberapa titik lokasi di Provinsi Lampung. (*).