Nasional
Pemprov Lampung Kembali Sabet Penghargaan
Alteripost.co, Jakarta-
Gubernur Lampung Arinal Junaidi, menerima TPAKD Award 2021, untuk katagori pelaksanaan program terbaik atas penyediaan akses keuangan disektor pertanian.
TPAKD Award diserahkan oleh Ketua Dewan Komusioner Otoritas Jasa Keungan (OJK), Wimboh Santoso, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional TPKAD, di di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (16 Desember 2021).
Provinsi Lampung Dinilai berhasil membentuk kelembagaan dan mendinamisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan sangat baik.
Selain Provinsi Lampung juga empat Provinsi lain yang menerima TPAKD Award yakni Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sejumlah Kabupaten kota.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sambutannya yang disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan Rakornas TPKAD merupakan wujud nyata kebersamaan dalam pemulihan dalam Masa pandemi.
TPKAD lahir dari inisiasi dan diawali membentuk tim yang sangat penting bagi pemrintah darah dan pemakungku kepentingan dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan amsyarakat di daerah dalam upaya mencapai tingkat inlukasi keuangan 90 persen pada Tahun 2024 seperti yang ditetapkan Presiden.
Ketua Dewan Komusioner OJK Wimboh Santoso, mengatakan, program-program Pemerintah Pusat dan OJK tidak ada artinya jika tidak bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
Wibah Santoso juga mengajak, semua pihak agar ke depan mampu meningkatkan peran sektor keuangan lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat.
Salah satu indikasi bagaimana masyarakat bisa akses keuangan adalah inklusi 76,19 persen dan taget kita tahun 2024 adalah 90 persen. Tingkat literasi keuangan nasional di 2019 adalah 38,03 persen, kedepan akan dilakukan program yang lebih masif sehingga masyarakat bisa lebih paham dan tahu bagaiman memanfaatkan sektor kuangan dan melindungi dirinya sendiri. (rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan transparansi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (Sisgita) bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kegiatan berlangsung di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026), dan dihadiri Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.
Kerja sama antardaerah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan teknis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kerja sama ini berfokus pada percepatan integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), serta validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara digital dan terintegrasi.
Melalui penerapan teknologi peta digital terpadu tersebut, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen meningkatkan akurasi data perpajakan, mencegah kebocoran potensi penerimaan daerah, serta mempermudah pelayanan di bidang pertanahan dan perpajakan bagi masyarakat.
Penerapan Sisgita diharapkan dapat memperkuat sinergi antara data pertanahan dan perpajakan sehingga pengelolaan potensi PAD dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terintegrasi.(*)
Sertijab Dinas Kehutanan Lampung, Hendika Resmi Terima Tugas dari Sulpakar
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
