Lampung
Selama Libur Nataru, HK Catat Lebih dari Satu Juta Kendaraan Melintas di JTTS
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Pemerintah Republik Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal bagi pengguna jalan tol yang masih harus berpergian. Hutama Karya mencatat total Volume Lalu lintas (VLL) yang melintas dari arah Pulau Jawa menuju JTTS terjadi lonjakan paling tinggi pada Rabu (22/12) hingga Kamis (30/12) yakni sebanyak 1.055.132 kendaraan melintas di JTTS. Adapun angka tersebut merupakan akumulasi dari total VLL keseluruhan ruas JTTS yang dikelola oleh Hutama Karya.
Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro mengatakan, selama libur Lebaran 2021 ini, trafik kendaraan tertinggi pada arah JTTS terjadi pada Rabu (22/12) dengan VLL di Gerbang Tol (GT) Bakauheni Selatan yang meruapakan pintu awal masuk JTTS mencapai 7.328 kendaraan. Sedangkan untuk trafik arus balik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada Minggu (02/01/2022)
“Puncak arus kendaraan yang masuk ke JTTS di gerbang tol Bakauheni Selatan terjadi sebelum perayaan Natal dan arus balik ke Pulau Jawa melewati gerbang tol yang sama pada hari Minggu kemarin dengan jumlahh kendaraan sebanyak 6.488 kendaraan,” tutur Koentjoro.
Lebih lanjut Koentjoro menyampaikan bahwa pada momen Tahun Baru 2022 kemarin juga dilakukan kegiatan CSR pembagian 1600 covid kit secara serentak di jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya.
“Masing-masing covid kit tersebut berisikan goodie bag ramah lingkungan, 10 masker medis dan 1 (satu) handsanitizer. Kami berharap dengan dilakukan pembagian covid kit ini dapat mengantisipasi terjadinya penularan virus Covid-19 di lingkungan jalan tol dan rest area yang dikelola serta menjadi pengingat kepada pengguna jalan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku khususnya pada saat momen libur Nataru ini.” tutup Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro.
Hutama Karya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi kententuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan satu kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo UE sebelum memasuki gerbang tol.
Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat menggunakan aplikasi HK Toll Apps yang dimiliki oleh Hutama Karya dimana terdapat fitur Cek Saldo UE dan juga dapat melakukan Top up saldo UE.
Selain itu, kami terus menghimbau kepada pengguna jalan tol untuk berkendara dengan kecepatan minimum dan maksimum sesuai yang dipersyaratkan, dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Segera beristirahat apabila merasa mengantuk di Rest Area terdekat serta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dimanapun berada.
Apabila pengguna jalan tol mengalami atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol maupun rest area agar segera melapor ke Call Centre masing-masing Cabang Tol. Salam Setuju. Selamat Sampai Tujuan. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
