DPRD
Reses di Panjang, Aprilliati Serap Aspirasi Masyarakat
Alteripost.co Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sekaligus Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Lampung, Aprilliati menyerap aspirasi dan memberi bantuan kepada masyarakat Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Selasa (21/2/2023).
Aprilliati mengatakan, kegiatan ini dalam rangka reses Anggota DPRD Provinsi Lampung tahap pertama Tahun 2023 yang bertujuan untuk menyerap, memperjuangkan hingga terealisasinya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat.
“Jadi saya minta sampaikanlah apa yang menjadi keluh kesah bapak ibu mengenai kemajuan wilayah ini, sampaikan segala aspirasi, manfaatkanlah momen silaturahmi kita hari ini, apa yang bapak ibu sampaikan akan saya serap dan saya bantu untuk direalisasikan,”kata Aprilliati.
Dalam kegiatan tersebut, Aprilliati memberikan sejumlah bantuan seperti badminton kepada karang taruna dan alat keperluan untuk TPA Baitul Ilmi setempat.
“Semoga bantuan yang diberikan hari ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk kepentingan TPA, dan semoga aspirasi yang disampaikan juga dapat segera terealisasi,” utasnya.
Ketua TPA Ilmi Panjang, Rahmat Hidayat mengucapkan terimakasih kepada Aprilliati yang telah membantu masyarakat Kecamatan Panjang ini sekaligus menyerap kembali aspirasi untuk kemajuan wilayah ini.
“Terimakasih kepada Bu April yang selalu membantu kami, selalu menyerap aspirasi dari pemuda pemudi dan masyarakat sekitar, dan terimakasih juga bantuan yang diberikan kepada TPA Baitul Ilmi, pastinya ini sangat bermanfaat dan semoga membawa berkah,” tutupnya.
Iin Indrawati, salah satu warga RT 28, mengapresiasi kunjungan Anggota DPRD Provinsi, Aprilliati yang telah memberi motivasi dan membina pemuda pemudi untuk beraktifitas positif dalam bentuk pemberian bantuan alat olahraga. (*).
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

