Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Buka Seminar Lampung Economic Update

Alteripost Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka kegiatan Seminar Lampung Economic Update dan Talk Show “Mengembalikan Kejayaan Lada Lampung Si Mutiara Hitam dari Sai Bumi Rua Jurai”, di Hotel Emersia, Kamis (23/02/2023).
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly, Ela Siti Nuryamah, dan Anggota DPD RI Abdul Hakim tersebut dimulai dengan pemaparan Lampung Economic Update dengan tema Menuju Fase Endemik di Tengah Resiko Ketidakpastian Global, oleh Ekonom Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Tri Setyoningsih yang memaparkan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung triwulan IV tahun 2022 serta prospek perkonomian Lampung kedepan tahun 2023.
Dalam sambutannya Gubernur menyatakan bahwa sektor pertanian dimandatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara umum, yaitu pangan. Provinsi Lampung memiliki banyak komoditi unggulan dalam bidang pertanian, yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Lampung, di masa depan.
“Lampung memiliki banyak potensi komoditi unggulan dalam bidang pertanian, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, kopi, kakao, ternak sapi potong, kambing, ayam dan perikanan. Komoditi-komoditi tersebut telah memenuhi kebutuhan pasar lokal, menyumbang kebutuhan nasional, dan ekspor ke berbagai negara,” ucap Gubernur.
Menurut Gubernur secara Historis Provinsi Lampung merupakan penghasil lada hitam terbesar di Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional telah di tetapkan 4 kabupaten sebagai Kawasan sentra pengembangan komoditas lada yaitu Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus dan Way Kanan.
“Komoditas lada, sebagai komoditas sub sektor perkebunan memiliki nilai yang strategis, karena bukan hanya sebagai sumber lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi sebagian penduduk Lampung, tetapi juga memiliki nilai historis sebagai Tanoh Lado,” ucap Gubernur.
Sebagai upaya revitalisasi lada Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan sejumlah tindakan dan inovasi, melalui Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing (Grasida) Perkebunan berupa peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi untuk lahan perkebunan lada yang sudah tidak produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia pekebun melalui sejumlah pelatihan, peningkatan kualitas mutu hasil dengan memberikan bantuan alat pengolahan hasil, bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis perkebunan, serta melakukan inovasi bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan petani lada juga dilakukan melalui program Kartu Petani Berjaya yang diharapkan para petani mendapatkan kemudahan seperti sarana Produksi Pertanian, Akses Permodalan dari Perbankan dan lembaga keuangan, Pembinaan dan pendampingan Manajemen Usaha dan Teknologi, Pemasaran Hasil Pertanian, Layanan Asuransi Usaha dan Jaminan ketenagakerjaan, serta Beasiswa Pendidikan bagi Keluarga Petani tidak mampu.
Meskipun demikian, Gubernur mengatakan bahwa telah Banyak hal yang sudah dilakukan namun sampai kini belum mampu mengembalikan kejayaan lada lampung, oleh karenannya diperlukan pembahasan yang serius dari semua pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.
“Pada kesempatan ini saya menginisiasi pertemuan ini untuk dapat duduk bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi, pelaku usaha, petani serta stakeholder lainnya agar mencari solusi yang terbaik untuk bersama sama mengembalikan kejayaan lada Lampung mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” ucap Gubernur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono menerangkan bahwa, kegiatan hari ini terselenggara atas kerjasama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung, terkait bagaimana mengembalikan kejayaan Lada Lampung.
“Setelah seminar Lampung Economic Update ini nanti akan ada Talk Show yang menggagas bagaimana usaha kita bersama dalam mengembalikan kejayaan Lada Lampung, semoga dari kegiatan ini dapat dihasilkan langkah-langkah kongkrit yang efektif dan bisa kita realisasikan bersama, tentu dengan orkestrasi dari Pak Gubernur sebagai kepala daerah,” ucap Budiyono.
Sementara itu, pada Talk Show Mengembalikan Kejayaan Lada Lampung, hadir langsung sebagai narasumber Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Ir. Yuliastuti, MTA., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni, S.P, M.T., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si, hadir secara virtual Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Prof. Suryo Wiyono, dengan moderator Rahma Alia News Anchor Antv. (*).
Lampung
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara

Alteripost Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.
Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).
BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.
“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.
Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.
Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.
Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.
“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.
Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.
Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.
Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin.(*)