Politik
Merasa Terzalami, Nelly Tuntut Keadilan Ditegakkan di PKB Bandarlampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Bakal calon Legislatif (Bacaleg) dari DPC PKB Bandarlampung Nelly Farlinza dari Dapil enam, angkat bicara soal dirinya yang merasa terzalimi dalam proses pencalegan.
Nelly mengaku dirinya dimintai mahar Rp70 juta apabila ingin mendapatkan nomor urut dua dalam pencalegan dirinya di PKB Bandarlampung.
Nelly menambahkan, dirinya dimintai sejumlah uang oleh utusan dari DPW PKB Lampung kepada dirinya, dengan cara ditransfer kepada seseorang.
“Jadi itu memang benar ada utusan dari DPW PKB Lampung yang menghubungi saya, dan meminta uang Rp70 juta untuk nomor urut dua. Jadi saya pertegas lagi dalam chat itu, duit 70 juta itu mau ditransfer ke mana? Dan berlaku untuk saya sendiri atau untuk para Bacaleg yang lainnya juga,” ujar Nely saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (22/5/2023).
Sampai dengan saat ini, sambung Nely, komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPC Kota Bandarlampung masih terputus, lantaran nomor WhatsApp’nya telah diblokir oleh Ketua DPC PKB Kota Bandarlampung.
“Sebelum dipublish ini, saya sudah tanya keberbagai pihak, dan semua menyarankan saya berkomunikasi dengan ketua, sementara ketua telah memblokir kontak saya dan dikeluarkan dari grup. Tentunya komunikasi saya dengan Ketua sampai saat ini masih dead lock,” katanya.
Ke depan kata Nely, apabila Ketua DPC PKB Kota Bandarlampung tidak ada iktikad baik dalam berkomunikasi dengannya, maka ia akan melanjutkan persoalan ini ke meja peradilan untuk menuntut keadilan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal tersebut, Ketua DPC PKB Bandarlampung Robiatul Adawiyah tak merespon.
Namun dikutip dari Detik.com, Ketua DPC PKB Bandarlampung, Rabiatul Adawiyah, sempat buka suara terkait bacaleg yang juga kader partai mengaku dimintai mahar Rp 70 juta untuk penetapan nomor urut. Ia membantah tudingan tersebut.
Hal itu dikatakan Rabiatul Adawiyah, menanggapi pernyataan bacaleg Nely Farlinza yang juga kader PKB Kota Bandar Lampung. Ia menyebut tak mahar transaksional dalam proses pencalegan di PKB.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar,” dalihnya.
Ia kembali berdalih bahwa penentuan nomor urut bacaleg dari PKB Bandarlampung dilakukan berbasis kinerja kader maupun bacaleg sendiri.
“Penentuan nomor itu dari kinerja kader itu sendiri dan loyalitas kader. Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai,” tandasnya. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung masih menjadi tanda tanya setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan informasi mengenai proses penyusunan kepengurusan pasca-Musda. Ketua terpilih Rycko Menoza kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026) untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Rycko Menoza mengatakan, setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua terpilih, proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk dalam Musda.
Menurutnya, tim formatur memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati komposisi kepengurusan sebelum ditetapkan secara resmi.
Namun, Rycko mengaku mendapatkan informasi bahwa tim formatur belum melakukan rapat untuk membahas susunan kepengurusan secara bersama-sama. Di sisi lain, secara tiba-tiba muncul susunan kepengurusan yang beredar.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba-tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Rycko Menoza dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rycko, kondisi tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, setelah Musda selesai, tahapan berikutnya seharusnya dapat berjalan secara terarah sehingga kepengurusan baru segera terbentuk dan dapat menjalankan roda organisasi.
Ingin Segera Bekerja
Rycko menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan mengenai susunan kepengurusan berlarut-larut. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah adanya kejelasan mengenai struktur kepengurusan sehingga roda organisasi dapat segera berjalan.
Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran yang nantinya menjadi bagian dari kepengurusan pada dasarnya telah siap bekerja menjalankan program-program Partai Golkar di Kota Bandar Lampung.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Rycko menyebut, kejelasan kepengurusan menjadi penting karena setelah proses Musda, organisasi membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang akan menjalankan tugas dan fungsi di jajaran DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Dengan adanya kepengurusan yang telah ditetapkan secara resmi, berbagai agenda organisasi diharapkan dapat segera dijalankan tanpa terkendala persoalan administratif maupun ketidakjelasan struktur.
Tim Formatur Akan Gelar Rapat Lanjutan
Sementara itu, dari sisi tim formatur, munculnya susunan kepengurusan yang telah beredar menjadi bagian dari persoalan yang akan dibahas lebih lanjut.
Tim formatur menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas penyusunan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Rapat tersebut nantinya menjadi forum untuk membahas komposisi kepengurusan serta memastikan struktur organisasi yang akan diajukan secara resmi.
Tim formatur juga menegaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan masih perlu dibahas bersama agar terdapat kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki mandat dalam tim formatur.
Dengan adanya rencana rapat lanjutan tersebut, proses penyusunan kepengurusan diharapkan dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menimbulkan simpang siur di internal partai.
Rycko berharap hasil rapat formatur nantinya dapat menjadi dasar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan.
Dorong Penyelesaian Secara Internal
Rycko juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kepengurusan memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera menjalankan agenda organisasi.
Ia berharap proses pembahasan di tingkat formatur dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Intinya kami berharap semuanya segera jelas. Kalau kepengurusan sudah jelas, SK sudah ada, kemudian dilantik, kami bisa langsung bekerja. Jangan sampai karena persoalan administrasi dan kepengurusan ini, kerja-kerja organisasi justru tertunda,” pungkas Rycko Menoza.
Dengan demikian, tahapan pasca-Musda XI saat ini masih menunggu hasil pembahasan tim formatur. Kepengurusan yang sebelumnya beredar juga masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan hasil rapat formatur.
Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), waktu pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 belum ditetapkan secara pasti.
Rapat lanjutan tim formatur diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komposisi kepengurusan sekaligus mempercepat proses penerbitan SK dan pelantikan pengurus baru. (Radian)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
