Connect with us

Lampung

Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi meluncurkan tiga buku seri Mengenal Indikator yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel, Bandarlampung, Senin (29/09/2025).

Dalam acara ini, Sekdaprov Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan pentingnya literasi data sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti.

“Buku-buku ini bukan hanya karya ilmiah, melainkan juga karya literasi yang mampu menjembatani data statistik dengan masyarakat luas. Data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga diperkaya dengan narasi dan analisis yang memberi makna lebih dalam,” ujar Sekdaprov Marindo.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang tidak sekadar angka mentah. Data harus memberikan pemahaman yang kontekstual agar kebijakan publik dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.

Buku pertama, Cerita di Balik Indikator, memperkenalkan proses dan metodologi di balik penyusunan berbagai indikator pembangunan. Buku ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami makna di balik angka-angka statistik.

“Setiap indikator pembangunan punya cerita panjang. Dengan memahami prosesnya, kita yakin kebijakan yang diambil berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.

Buku kedua berjudul Statistik Berkisah. Buku ini menyajikan data dengan gaya penceritaan yang lebih ringan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Menurut Marindo, gaya ini dapat mematahkan stigma bahwa statistik hanya untuk kalangan ahli.

“Angka-angka yang kaku diolah menjadi kisah menarik. Masyarakat akan melihat statistik sebagai cerita tentang perjalanan Lampung: pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, hingga inflasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Buku ketiga, Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung, memiliki makna strategis. Buku ini mengangkat data kemiskinan lengkap dengan kisah nyata warga yang hidup dalam keterbatasan, sehingga menampilkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.

“Data kemiskinan bukan sekadar persentase. Di balik angka itu ada kehidupan nyata yang perlu dipahami agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.

Ia menambahkan, keberadaan tiga buku ini menunjukkan bahwa data bukan hanya milik pemerintah atau akademisi, tetapi juga hak masyarakat. Literasi data yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

“Dengan literasi data, masyarakat bisa lebih kritis dan sadar bahwa setiap angka statistik adalah cerminan kondisi nyata. Inilah yang kita butuhkan: kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Acara ini juga menjadi momentum sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dinilai penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi Lampung. Data dari sensus ini akan digunakan untuk memetakan dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Sensus ini akan menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Marindo, mengajak seluruh pihak untuk mendukung SE2026.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak.

“Lampung sudah berada di jalur pembangunan yang tepat. Untuk akselerasi pembangunan, data harus menjadi kompas. Statistik harus bermakna agar dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ahmadriswan, peluncuran tiga buku ini merupakan upaya BPS memperkuat literasi data publik. “Setelah literasi diperkuat, pemanfaatan data diharapkan semakin luas sehingga program kebijakan pemerintah provinsi bisa lebih konvergen,” katanya.

Ia menjelaskan, buku Cerita di Balik Dua Belas Indikator memaparkan 12 indikator strategis yang sering menjadi rujukan dalam laporan pembangunan daerah. Buku Statistik Berkisah menyajikan analisis integratif berbagai indikator seperti inflasi, ketenagakerjaan, dan ketimpangan. Sementara Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung memadukan data makro dan kisah warga miskin di berbagai daerah di Lampung.

“Ketiga buku ini kami persembahkan sebagai wujud komitmen BPS agar data tidak hanya berupa angka, tetapi juga bercerita dan memberi arah bagi pembangunan,” tambahnya.

Dalam sesi sosialisasi SE2026, Statistisi Ahli Madya BPS Lampung, Nila Fridhowati, memaparkan strategi kolaborasi lintas instansi, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran sensus. “Dukungan semua pihak sangat penting karena data SE2026 akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai tiga buku seri Mengenal Indikator Strategis yang dimoderatori Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo.

Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Admi Syarif (Guru Besar Universitas Lampung), Ardiansyah (Direktur Utama Radar Lampung Group), Luthvy Indaka (Area Manager BSI Lampung), dan Nofirdon Muchtar (Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung). Para pembicara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data menjadi alat penggerak pembangunan.

Peluncuran tiga buku statistik ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Lampung. Pemerintah optimistis bahwa dengan data yang akurat dan mudah dipahami, kebijakan daerah akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 400.2.7/4657/SJ tentang Penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Rabu (17/6/2026), yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kepala TVRI Stasiun Lampung.

Dalam arahannya, Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat sesuai instruksi Mendagri. Ia mengatakan, surat tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai kondisi dan kemampuan daerah.

“Pak Gubernur mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri dengan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi strategis untuk penyelenggaraan nobar, menggerakkan perangkat daerah dalam penyediaan sarana pendukung, pengaturan lalu lintas, kebersihan, hingga berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk melibatkan pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Marindo, momentum Piala Dunia 2026 harus dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi daerah serta memperkuat dampak sosial yang positif.

“Kita ingin kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang menonton pertandingan sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana kegiatan ini mampu menghadirkan manfaat nyata, menggerakkan UMKM, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat,” katanya.

Marindo menegaskan bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan saat ini, pemerintah daerah harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara tertib, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi surat tersebut, pemerintah daerah juga akan melakukan publikasi dan sosialisasi serta memastikan kegiatan nobar dapat diakses masyarakat di berbagai lokasi strategis. Selain itu, koordinasi dengan TVRI akan dilakukan mengingat TVRI merupakan pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala TVRI Stasiun Lampung, Muhammad Ikhsan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan nonton bareng di Provinsi Lampung.

Bersama seluruh OPD terkait, TVRI Lampung memastikan pelaksanaan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Lampung. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading