Connect with us

Lampung

Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi meluncurkan tiga buku seri Mengenal Indikator yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel, Bandarlampung, Senin (29/09/2025).

Dalam acara ini, Sekdaprov Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan pentingnya literasi data sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti.

“Buku-buku ini bukan hanya karya ilmiah, melainkan juga karya literasi yang mampu menjembatani data statistik dengan masyarakat luas. Data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga diperkaya dengan narasi dan analisis yang memberi makna lebih dalam,” ujar Sekdaprov Marindo.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang tidak sekadar angka mentah. Data harus memberikan pemahaman yang kontekstual agar kebijakan publik dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.

Buku pertama, Cerita di Balik Indikator, memperkenalkan proses dan metodologi di balik penyusunan berbagai indikator pembangunan. Buku ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami makna di balik angka-angka statistik.

“Setiap indikator pembangunan punya cerita panjang. Dengan memahami prosesnya, kita yakin kebijakan yang diambil berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.

Buku kedua berjudul Statistik Berkisah. Buku ini menyajikan data dengan gaya penceritaan yang lebih ringan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Menurut Marindo, gaya ini dapat mematahkan stigma bahwa statistik hanya untuk kalangan ahli.

“Angka-angka yang kaku diolah menjadi kisah menarik. Masyarakat akan melihat statistik sebagai cerita tentang perjalanan Lampung: pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, hingga inflasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Buku ketiga, Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung, memiliki makna strategis. Buku ini mengangkat data kemiskinan lengkap dengan kisah nyata warga yang hidup dalam keterbatasan, sehingga menampilkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.

“Data kemiskinan bukan sekadar persentase. Di balik angka itu ada kehidupan nyata yang perlu dipahami agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.

Ia menambahkan, keberadaan tiga buku ini menunjukkan bahwa data bukan hanya milik pemerintah atau akademisi, tetapi juga hak masyarakat. Literasi data yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

“Dengan literasi data, masyarakat bisa lebih kritis dan sadar bahwa setiap angka statistik adalah cerminan kondisi nyata. Inilah yang kita butuhkan: kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Acara ini juga menjadi momentum sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dinilai penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi Lampung. Data dari sensus ini akan digunakan untuk memetakan dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Sensus ini akan menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Marindo, mengajak seluruh pihak untuk mendukung SE2026.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak.

“Lampung sudah berada di jalur pembangunan yang tepat. Untuk akselerasi pembangunan, data harus menjadi kompas. Statistik harus bermakna agar dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ahmadriswan, peluncuran tiga buku ini merupakan upaya BPS memperkuat literasi data publik. “Setelah literasi diperkuat, pemanfaatan data diharapkan semakin luas sehingga program kebijakan pemerintah provinsi bisa lebih konvergen,” katanya.

Ia menjelaskan, buku Cerita di Balik Dua Belas Indikator memaparkan 12 indikator strategis yang sering menjadi rujukan dalam laporan pembangunan daerah. Buku Statistik Berkisah menyajikan analisis integratif berbagai indikator seperti inflasi, ketenagakerjaan, dan ketimpangan. Sementara Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung memadukan data makro dan kisah warga miskin di berbagai daerah di Lampung.

“Ketiga buku ini kami persembahkan sebagai wujud komitmen BPS agar data tidak hanya berupa angka, tetapi juga bercerita dan memberi arah bagi pembangunan,” tambahnya.

Dalam sesi sosialisasi SE2026, Statistisi Ahli Madya BPS Lampung, Nila Fridhowati, memaparkan strategi kolaborasi lintas instansi, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran sensus. “Dukungan semua pihak sangat penting karena data SE2026 akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai tiga buku seri Mengenal Indikator Strategis yang dimoderatori Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo.

Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Admi Syarif (Guru Besar Universitas Lampung), Ardiansyah (Direktur Utama Radar Lampung Group), Luthvy Indaka (Area Manager BSI Lampung), dan Nofirdon Muchtar (Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung). Para pembicara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data menjadi alat penggerak pembangunan.

Peluncuran tiga buku statistik ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Lampung. Pemerintah optimistis bahwa dengan data yang akurat dan mudah dipahami, kebijakan daerah akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah

Published

on

Foto: Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan

Alteripost.co, Bandarlampung-
Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sisa dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah.

Dana tersebut salah satunya akan diarahkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan serta mencicil DBH yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kepastian itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah.

Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Dari total dukungan fiskal tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sementara lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Marindo menyebutkan bahwa mengatakan Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah.

Namun, kata Marindo, Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan DAU karena berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung masuk dalam bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, tambahan DBH tersebut akan digunakan secara hati-hati dengan memprioritaskan kewajiban yang harus segera diselesaikan.

“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Marindo menyebut pembayaran DBH kepada kabupaten/kota akan dilakukan secara bertahap. Ia berharap tambahan dana tersebut membuat proses penyelesaian kewajiban bisa berjalan lebih cepat.

“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” katanya.

Terkait besaran DBH yang diterima Lampung, Marindo belum menyebut angka pasti. Menurutnya, DBH memiliki sejumlah komponen sehingga nilai keseluruhannya masih perlu dihitung. Informasi lebih rinci akan dikonfirmasi melalui BPKAD Lampung.

Di sisi lain, ada 6 hingga 7 kabupaten/kota di Lampung, juga mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK.

“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujar Marindo.

Dengan adanya tambahan DBH dari pusat, Pemprov Lampung berharap ruang fiskal daerah semakin longgar sehingga kewajiban kepada BPJS maupun kabupaten/kota dapat diselesaikan secara bertahap dan lebih cepat.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading