Connect with us

Lampung

Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Dorong Literasi Data untuk Pembangunan Daerah, Sekdaprov Marindo Hadiri Peluncuran Tiga Buku Statistik

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi meluncurkan tiga buku seri Mengenal Indikator yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel, Bandarlampung, Senin (29/09/2025).

Dalam acara ini, Sekdaprov Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan pentingnya literasi data sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti.

“Buku-buku ini bukan hanya karya ilmiah, melainkan juga karya literasi yang mampu menjembatani data statistik dengan masyarakat luas. Data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga diperkaya dengan narasi dan analisis yang memberi makna lebih dalam,” ujar Sekdaprov Marindo.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang tidak sekadar angka mentah. Data harus memberikan pemahaman yang kontekstual agar kebijakan publik dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.

Buku pertama, Cerita di Balik Indikator, memperkenalkan proses dan metodologi di balik penyusunan berbagai indikator pembangunan. Buku ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami makna di balik angka-angka statistik.

“Setiap indikator pembangunan punya cerita panjang. Dengan memahami prosesnya, kita yakin kebijakan yang diambil berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.

Buku kedua berjudul Statistik Berkisah. Buku ini menyajikan data dengan gaya penceritaan yang lebih ringan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Menurut Marindo, gaya ini dapat mematahkan stigma bahwa statistik hanya untuk kalangan ahli.

“Angka-angka yang kaku diolah menjadi kisah menarik. Masyarakat akan melihat statistik sebagai cerita tentang perjalanan Lampung: pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, hingga inflasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Buku ketiga, Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung, memiliki makna strategis. Buku ini mengangkat data kemiskinan lengkap dengan kisah nyata warga yang hidup dalam keterbatasan, sehingga menampilkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.

“Data kemiskinan bukan sekadar persentase. Di balik angka itu ada kehidupan nyata yang perlu dipahami agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.

Ia menambahkan, keberadaan tiga buku ini menunjukkan bahwa data bukan hanya milik pemerintah atau akademisi, tetapi juga hak masyarakat. Literasi data yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

“Dengan literasi data, masyarakat bisa lebih kritis dan sadar bahwa setiap angka statistik adalah cerminan kondisi nyata. Inilah yang kita butuhkan: kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Acara ini juga menjadi momentum sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dinilai penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi Lampung. Data dari sensus ini akan digunakan untuk memetakan dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Sensus ini akan menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Marindo, mengajak seluruh pihak untuk mendukung SE2026.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak.

“Lampung sudah berada di jalur pembangunan yang tepat. Untuk akselerasi pembangunan, data harus menjadi kompas. Statistik harus bermakna agar dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ahmadriswan, peluncuran tiga buku ini merupakan upaya BPS memperkuat literasi data publik. “Setelah literasi diperkuat, pemanfaatan data diharapkan semakin luas sehingga program kebijakan pemerintah provinsi bisa lebih konvergen,” katanya.

Ia menjelaskan, buku Cerita di Balik Dua Belas Indikator memaparkan 12 indikator strategis yang sering menjadi rujukan dalam laporan pembangunan daerah. Buku Statistik Berkisah menyajikan analisis integratif berbagai indikator seperti inflasi, ketenagakerjaan, dan ketimpangan. Sementara Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung memadukan data makro dan kisah warga miskin di berbagai daerah di Lampung.

“Ketiga buku ini kami persembahkan sebagai wujud komitmen BPS agar data tidak hanya berupa angka, tetapi juga bercerita dan memberi arah bagi pembangunan,” tambahnya.

Dalam sesi sosialisasi SE2026, Statistisi Ahli Madya BPS Lampung, Nila Fridhowati, memaparkan strategi kolaborasi lintas instansi, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran sensus. “Dukungan semua pihak sangat penting karena data SE2026 akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai tiga buku seri Mengenal Indikator Strategis yang dimoderatori Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo.

Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Admi Syarif (Guru Besar Universitas Lampung), Ardiansyah (Direktur Utama Radar Lampung Group), Luthvy Indaka (Area Manager BSI Lampung), dan Nofirdon Muchtar (Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung). Para pembicara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data menjadi alat penggerak pembangunan.

Peluncuran tiga buku statistik ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Lampung. Pemerintah optimistis bahwa dengan data yang akurat dan mudah dipahami, kebijakan daerah akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026)

Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.
Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.
Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.

Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

“Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung” tegas Wakil Gubernur.

Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

“Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading