Lampung
Pemprov Lampung Launching KPB di Tulang Bawang
Alteripost.co, Tulang Bawang-
Gubernur Arinal Djunaidi diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dengan didampingi Bupati Tulang Bawang Winarti, melaunching Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kabupaten Tulang Bawang.
Kegiatan tersebut dilakukan berbarengan dengan kegiatan Panen Raya di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Rabu (19/05/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan 374 Kartu Petani Berjaya untuk petani di Kecamatan Rawapitu dan sekitarnya.
Menurut Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya yang dibacakan Fahrizal Darminto menyatakan bahwa melalui KPB, diharapkan para petani mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, akses permodalan/ pembiayaan, pembinaan usaha dan teknologi, penanganan panen dan pasca panen, pemasaran hasil, asuransi, jaminan sosial dan beasiswa pendidikan bagi anak petani berprestasi yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Bidang Pertanian.
“Kemudahan – kemudahan tersebut akan diberikan secara bertahap kepada seluruh petani di Provinsi Lampung,” ucapnya
Untuk mensukseskan KPB, Gubernur mengatakan bahwa dalam implementasinya, Program Kartu Petani Berjaya telah bekerjasama atau menandatangani Nota Kesepahaman dengan 4 (empat) Bank, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Lampung, serta dengan 2 (dua) Perusahaan Pupuk yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia.
“Melalui kerjasama tersebut diharapkan kebutuhan permodalan dan pupuk bagi petani dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah, sehingga produktivitas dan pendapatan petani pada akhirnya akan meningkat.” ungkap Gubernur
Gubernur juga mengungkapkan bahwa Hingga saat ini jumlah petani anggota Program Kartu Petani Berjaya telah ada sebanyak 179.936 orang, yang telah mengimplementasikan KPB sebanyak 23.179 orang, yang telah membuka rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 593.589 orang dan KUR yang telah dimanfaatkan petani sebesar Rp. 60,3 M.
Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Winarti, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur bahwa dalam situasi pandemi covid-19, warga Tulang Bawang tetap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan panen raya.
“Dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kartu Petani Berjaya, saya berharap dengan adanya KPB petani-petani di Tulang Bawang dapat memperoleh banyak kemudahan,” ucapnya
“Seperti kita ketahui, ada sekitar 9.871 Hektar sawah di Tulang Bawang, yang akan dipanen saat ini di Rawapitu seluas 110 Hektar, dimana kekuatan lumbung padi salah satunya ada di Rawapitu, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Sekda, Alhamdulillah, katanya pemprov juga siap bantu perbaikan jalan dari jalan ronggolawe sampai pintu masuk Kecamatan Rawapitu,” ucap Winarti.
Dalam kegiatan panen raya tersebut, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto juga menyerahkan bantuan berupa bibit sebanyak 50 batang, dan benih untuk lahan seluas 1000 Hektar. Fahrizal juga menyerahkan 374 Kartu Petani Berjaya kepada petani di Kecamatan Rawapitu dan sekitarnya. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
