DPRD
Yanuar Irawan Diskusi Bersama Warga Balik Bukit Lambar
Alteripost.co Lampung Barat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Yanuar Irawan menggelar Reses Tahap III di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Minggu (3/9/2023).
Kegiatan Reses Tahap III juga turut di hadiri oleh Peratin Pekon Padang Cahya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dari berbagai pekon yang ada di wilayah setempat.
Yanuar Irawan yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu menjelaskan bahwa dirinya berada di Komisi V DPRD Lampung membidangi kesehatan, pendidikan, sosial. Dan program dari pemerintah yang sudah direalisasikan ada 2.500 BPJS gratis khusus untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
“Program pemerintah sudah direalisasikan berupa BPJS gratis Sebanyak 7.500 di 3 Kabupaten yaitu, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus. Di Lampung Barat sendiri itu sebanyak 2.500 BPJS gratis untuk masyarakat,” kata Yanuar.
Selain itu, Yanuar juga menyampaikan beberapa program dari awal dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. “Tahun pertama memberikan bantuan berupa bangunan gedung sanggar seni, sumur bor, dan beberapa bantuan lainnya untuk masjid hingga Tahun 2023.
“Alhamdulillah dari awal saya menjabat hingga dipenghujung jabatan saya di tahun 2023 ini sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah yang saya realisasikan,” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan berdiskusi bersama masyarakat setempat dalam rangka menyampaikan aspirasi maupun keluhan serta diberikan solusinya.
Salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Yanuar Irawan yang menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan mendengarkan keluhan masyarakat setempat.
“Kami menyampaikan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yanuar atas kunjungan dan penyaluran bantuan-bantuan kepada warga kami, Alhamdulillah kami salah satu tempat pengajian anak (TPA) yang ada di Kecamatan Balik Bukit telah menerima bantuan dari pemerintah melalui Pak Yanuar, dan semoga bermanfaat untuk warga penerima,” tandasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
AMY Diagendakan Hadiri Pesta Rakyat Petani di Lampung
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
