Lampung Selatan
Nanang: Oknum ASN Yang Terlibat Jual Beli Suket Rapid Test Terancam Dipecat
Alteripost.co, Lampung Selatan-
Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat jual beli surat keterangan (Suket) rapid test antigen yang sempat viral di media sosial.
Sebelumnya, beredar video oknum ASN selaku petugas PPKM bersama salah satu pengurus penyeberangan Pelabuhan Bakauheni melakukan pungutan liar (pungli) terhadap penumpang bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa dari Bakauheni.
Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial pada Minggu (11/7), pelaku meminta uang ke penumpang bus yang tidak memiliki Suket hasil pemeriksaan rapid test antigen sebagai syarat utama untuk bisa menyeberang.
Atas kejadian itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap oknum ASN BPBD itu. Pasalnya, tindakan oknum ASN tersebut sangat keterlaluan dan telah mencoreng nama baik Pemkab Lampung Selatan.
“Saya miris, sedih, dan marah atas kejadian ini. Apalagi kejadian ini sudah sampai tingkat nasional dan mencoreng nama baik Pemkab Lampung Selatan. Saya minta Aparat Penegak Hukum (APH) tindak tegas dan proses kedua pelaku ini sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” tegas Nanang Ermanto dalam keterangannya, Sabtu siang (17/7/2021).
Nanang mengatakan, perbuatan oknum petugas PPKM itu sudah menyalahi tugas pokoknya, karena menghalangi pelaksanaan penanganan Covid-19 dalam operasi penyekatan PPKM darurat Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni.
Selain itu, perbuatan kedua pelaku merupakan tindakan luar biasa yang bisa membahayakan orang lain.
Menurutnya, apabila tes kesehatan orang yang diberikan Suket rapid test antigen ternyata terindikasi Covid-19 atau hasil rapid test nya reaktif, maka bisa membahayakan keselamatan orang banyak.
“Gimana saya tidak marah, surat keterangan rapid test di perjualbelikan bahkan fiktif. Ini kan sama saja membahayakan nyawa manusia. Bagaimana jika dalam bus itu ada yang terkena virus Covid-19. Kan bisa menularkan virus ke penumpang lainnya,” tukas Nanang.
Untuk itu, Nanang pun meminta kepada pihak kepolisian agar memproses dan menindak tegas kedua pelaku. Supaya jangan ada lagi oknum yang coba-coba bermain dalam pembuatan Suket rapid test antigen ditengah pandemi Covid-19.
Dirinya juga berharap kepada petugas PPKM Pemkab Lampung Selatan yang ada di lapangan untuk bekerja secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Bekerjalah sesuai jalur. Jangan kita mengerjakan sesuatu itu hanya memikirkan materi keuntungan pribadi saja. Tapi bekerjalah dengan penuh keikhlasan,” tegas Nanang.
Lebih lanjut Nanang menyampaikan, pihaknya hingga saat ini telah bekerja secara maksimal untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun dia menyayangkan masih ada oknum yang memanfaatkan situasi pandemi demi keuntungan pribadi.
“Demi keselamatan orang banyak kita bekerja siang malam dengan penuh keikhlasan. Sabtu Minggu kita juga kita tetap bekerja. Karena hilang rasanya lelah ketika apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak,” ujar Nanang.
Saat ini kedua pelaku tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Lampung Selatan. Meski demikian, Nanang akan tetap memanti hasil pemeriksaan kepolisian dan investigasi dari tim Inspektorat.
“Nanti dari Pemkab Lampung Selatan melalui Inspektorat juga akan melakukan kajian sanksi apa yang akan diberikan untuk oknum ASN tersebut,” pungkasnya (*)
Alteripost Kalianda – Kasus Nenek Asnah (64), warga Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung yang sempat viral di media sosial karena dianggap luput dari perhatian pemerintah, justru membuka pemahaman baru bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah memiliki mekanisme dan syarat ketat agar benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Aflah Efendi, menjelaskan bahwa tidak semua rumah tidak layak huni otomatis bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Program RTLH dirancang dengan regulasi yang jelas untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Menurut Aflah, kasus yang dialami Nenek Asnah bukan karena pemerintah abai. Faktanya, Asnah telah menerima sejumlah bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.
“Bantuan bedah rumah itu ada aturannya. Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi harus sesuai ketentuan agar tidak salah sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah milik Nenek Asnah belum dapat diperbaiki melalui program tersebut karena berdiri di kawasan register hutan. Secara regulasi, lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk pembangunan atau renovasi menggunakan dana bantuan pemerintah.
Aflah kemudian mengedukasi masyarakat terkait syarat penerima bantuan RTLH. Di antaranya, lahan harus milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah, rumah dalam kondisi tidak layak huni dan telah ditempati minimal satu tahun serta pemohon merupakan warga Lampung Selatan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
Selain itu, calon penerima harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki surat pengantar dari desa yang diketahui camat. Syarat lainnya yang kerap terlewat adalah adanya swadaya dari penerima, meskipun dalam jumlah terbatas.
Di sisi lain, jumlah RTLH di Lampung Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 8.400 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan bertahap.
“Karena jumlahnya banyak, tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kami terus berupaya menambah kuota bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR RI, hingga pihak swasta melalui CSR,” jelas Aflah.
Untuk tahun 2026, Pemkab Lampung Selatan telah mendapatkan alokasi sementara sebanyak 544 unit dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara dari APBD, dialokasikan 123 unit melalui Program Rumah Layak Huni (RULANI), dengan kemungkinan penambahan kuota.
Aflah pun mengimbau masyarakat agar bersabar apabila usulan bantuan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menekankan pentingnya akses informasi yang akurat guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai pintu utama dalam memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah daerah.
“Kominfo siap membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak perlu bingung atau terburu-buru menyimpulkan tanpa klarifikasi,” ujar Hendry.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menyaring informasi sebelum dibagikan ke publik.
“Pastikan informasi yang beredar itu benar. Jika ragu, masyarakat dapat langsung mengonfirmasi melalui Kominfo agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa program bantuan, termasuk bedah rumah, dijalankan berdasarkan aturan yang ketat demi keadilan dan ketepatan sasaran.(*)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
