Lampung Selatan
Sidak ke Gudang Bulog, Nanang Ermanto Pastikan Ketahanan Pangan Aman
Alteripost.co, Lampung Selatan-
Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto bersama rombongan, melakukan pengecekan atau sidak beras di Gudang Bulog GSP Bhakti Rasa, Kecamatan Sragi, Jumat pagi (30/07/2021).
Kunjungan orang nomor satu di Bumi Khagom Mufakat itu dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan beras, dan kualitasnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan selama pandemi virus Covid-19.
Berdasarkan peninjauan di Gudang Bulog BSP Bhakti Rasa, Sragi, Pemkab Lampung Selatan melaui Dinas Sosial memiliki stok ketersediaan beras sebanyak 100 ton. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan memiliki cadangan stok beras sebanyak 132 ton.
Pada saat peninjauan, tampak para pekerja sedang mengemas beras kedalam karung ukuran 15 kilogram. Menurut keterangan Kepala Gudang setempat, Imansyah, dalam sehari mereka mampu mengemas beras sebanyak 10 ton dengan memperkerjakan sebanyak 15 orang. Menurutnya, stok pangan untuk Lampung Selatan mencukupi.
“Di Gudang Bolug GSP Bhakti Rasa ada 3 gudang dengan stok beras sebanyak 2.000 ton,” ungkap Imansyah.
Sementara itu, Bupati Nanang Ermanto meminta kepada pekerja untuk senantiasa menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Lampung Selatan.
“Kalian yang bekerja disini jaga kesehatan. Gunakan masker, protokol kesehatan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kalian sudah lelah bekerja, terpapar covid juga karena tidak menjaga prokes,” imbuh Nanang.
Nanang juga meminta, kepada jajarannya untuk berkoordinasi dengan bulog saat berencana mengirimkan bantuan beras untuk masyarakat.
“Jika nanti akan mengirimkan bantuan kepada masyarakat, minta dengan Bulognya jangan mendadak. Setidaknya harus sehari sebelumnya, agar mereka punya waktu untuk mengemasnya,” pinta Nanang kepada Kepala Dinas Sosial, Dulkahar.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Dulkahar menyebut, sebanyak 96.700 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat.
Bantuan tersebut kata Dulkahar, merupakan program dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kabupaten Lampung Selatan.
“Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 96.700 keluarga. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras,” ujar Dulkahar dalam keterangannya beberapa waktu lalu. (*)
Lampung Selatan
Karang Pucung Mantapkan Langkah Menuju Nasional pada Lomba Desa 2026
Alteripost Way Sulan – Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, kembali optimis untuk mengulang prestasi gemilang di ajang Lomba Desa/Kelurahan.
Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.
Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).
Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.
“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.
Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.
Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.
Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.
“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.
Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.(*)

