Connect with us

DPRD

Dewan Dukung Wacana Pemprov Lanjutkan Pembangunan Kota Baru

Published

on

Foto: anggota Komisi IV DPRD Lampung Budi Yuhanda

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang bakal melanjutkan pembangunan Kota Baru, mendapatkan respon positif dari anggota Komisi IV DPRD Lampung Budi Yuhanda, Jumat (06/08/2021).

Menurut Budi sapaan akrabnya, pembangunan kota Baru merupakan program lama Pemprov Lampung dan sudah dari 2011 dirintis, bahkan telah ada gedung dibangun. Mulai gedung balai adat, gedung DPRD, kantor gubernur, masjid dan RSBNH (Rumah Sakit Bandar Negara Husada).

“Kita dukung upaya Pemprov Lampung yang bakal melanjutkan pembangunan Kota Baru ini, jangan sampai bangunan-bangunan yang sudah dibangun menjadi terbengkalai sia-sia,” ucap Politisi NasDem Lampung tersebut.

Ia pun berpesan, agar pihak Eksekutif menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi saat ini sedang terjadi Pandemi Covid-19.

Lanjut Budi, sektor infrastruktur mesti berjalan tapi juga Pemerintah harus memperhatikan upaya percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

“Jadi upaya Pemprov dalam menangani Covid-19 ini, tidak juga menghambat jalannya proses pembangunan di Provinsi Lampung,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wacana Pemprov Lampung bakal melanjutkan pembangunan pusat kantor pemerintahan Provinsi Lampung Kota Baru dibenarkan Sekprov Lampung Fahrizal Darminto.

Ia mengatakan, kelanjutan pembangunan Kota Baru kini dalam tahapan perencanaan, setelah sebelumnya telah selesai dalam tahapan review master plan.

Menurut Fahrizal, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menginginkan melanjutkan pembangunan tersebut. Namun, pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian, terutama master plan nya akan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan.

“Pada rapat tadi membahas tentang kondisi terkini, sudah ada berapa bangunan yang dibangun, dan rencana ke depan. Maka 2022 nanti rencananya supaya ada penganggaran kesana,” ujar Fahrizal. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading