DPRD
Pandangan Umum, Fraksi Gerindra Siap Bersinergi Dengan Pemprov Lampung Dalam Percepatan Penanganan Covid-19
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dalam nota keuangan atas rancangan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Lampung memandang positif apa yang telah disampaikan Saudara Gubernur Lampung, Kamis (12/08/2021).
Hal itu setelah mendengar dan membaca apa yang telah disampaikan saudara Gubernur, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi apa yang telah dipaparkan pihak Eksekutif. Hal ini mengingat sekarang masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang relatif cukup tinggi, dan di tengah fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar yang belum stabil.
Pihak Eksekutif juga telah menyampaikan angka – angka perubahan APBD, yang dari sisi pendapatan, turun sebesar 7,31 persen dari APBD Murni 2021. Implikasi dari penurunan target pendapatan tersebut memiliki konsekuensi pula pada penurunan belanja, di mana APBD Perubahan Tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp.
55.554.508.833,64 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Enam Puluh Empat Rupiah) dari APBD Murni Tahun 2021.
Fraksi Gerindra juga memandang penting apa yang telah disampaikan saudara Gubernur pada penyampaian nota keuangan sebelumnya, dan menjadikannya acuan bagi Fraksi Gerindra untuk memperkuat pihak Eksekutif dalam aspek implementasi anggaran dan belanja daerah di Provinsi
Lampung.
Selain itu, Fraksi Gerindra DPRD Lampung menegaskan bahwa siap bersinergi dengan Gubernur Lampung beserta jajarannya, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.
Pada kesimpulannya, terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Fraksi Gerindra menyetujui untuk dibahas lebih lanjut. (Rls)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

