DPRD
Komisi III DPRD Lampung Dukung Program Bayar Pajak Lewat BUMDes
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung mendukung program pembayaran pajak kendaraan melalui Desa atau dari BUMDes.
“Banyak masyarakat ditingkat Desa kesusahan dalam membayar pajak kendaraan, disebabkan jarak tempuh yang jauh,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Hanifal, Rabu (18/08/2021)
Untuk itu, Komisi III meminta Pemprov dapat mempermudah masyarakat khususnya ditingkat Desa dengan membayar pajak melalui BUMDes.
“Contohnya mereka berangkat dari rumahnya jam 5 pagi sampai jam 2 siang, ini bakal menghabiskan waktu setengah hari untuk membayar pajak 120 ribu itu kan kasian,” tambahnya.
Selanjutnya,Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung juga menyampaikan bahwa teknis untuk dapat menjadikan BUMDes sebagai tempat pembayaran pajak sedang didalami.
“Teknisnya sedang dibicarakan karena tidak hanya melibatkan Bapenda saja, namun kepolisian dan Jasa Raharja untuk dapat menjalankan program ini secara maksimal,” paparnya.
Hanifal berujar, pihaknya mendorong program yang baik Indonesia dapat secepatnya terealisasi. “Untuk program dan kebijakan yang pro terhadap masyarakat, kita dukung 100 persen,” ujarnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengapresiasi kinerja Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf beserta jajaran yang berhasil mengungkap 379 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam Operasi Antik Krakatau 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Deni pada Senin (28/9/2026). Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam memberantas peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Keberhasilan Polda Lampung mengungkap ratusan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar patut diapresiasi. Saya memberikan penghargaan kepada Kapolda Lampung beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras memutus mata rantai peredaran narkoba di Provinsi Lampung,” ujar Deni.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu-sabu sebanyak 85.916,71 gram atau sekitar 85,9 kilogram, ganja, ekstasi, obat-obatan terlarang, tembakau sintetis, serta barang bukti lainnya.
Total nilai ekonomis barang bukti yang diamankan disebut mencapai sekitar Rp158,8 miliar.
Menurut Deni, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari dampaknya terhadap upaya melindungi masyarakat Lampung dari bahaya narkotika.
“Pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Perlu dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Deni menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan keluarga. Upaya pencegahan, kata dia, harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar melalui layanan kepolisian 110.
“Informasi dari masyarakat sangat penting agar aparat dapat bergerak cepat melakukan pencegahan dan penindakan,” ujarnya.
Deni berharap keberhasilan Operasi Antik Krakatau 2026 menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan Lampung yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba, terutama melalui edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika.(*)
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
Kini Lebih Mudah, Dokumentasi Kegiatan Pemkab Lampung Selatan Bisa Diunduh Gratis
Pusat Pengobatan Alternatif H. Abdul Azis Hadir di Jambi, Atasi Berbagai Keluhan Vitalitas
