DPRD
Lesty Sebut Kegiatan Lampung Craft Banyak Manfaat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Riana Sari Arinal membuka Lampung Craft 2021, pembukaan ditandai dengan pemukulan rebana, di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung, Rabu (27/10/2021).
Acara berlangsung meriah, kedatangan Gubernur dan rombongan disambut dengan arakan adat Pincak Khakot dengan diiringi musik rebana. Kegiatan Lampung Craft 2021 ini akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 27-29 Oktober 2021 dengan Kabupaten Tanggamus sebagai ikon.
Tema yang diusung “Stairway to Heaven” atau Tangga menuju Surga. Tema ini mengandung arti Kabupaten Tanggamus diberikan anugerah oleh Tuhan yang Maha Esa berupa kekayaan yang melimpah berupa sumber daya alam, kekayaan hasil laut, pertanian dan perkebunan serta destinasi wisata.
Kegiatan positif ini mendapatkan atensi dari anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami. Ia menyebut Lampung Craft ini dapat mengedukasi masyarakat Lampung yang merupakan pangsa pasar utama yang potensial untuk mencintai dan membeli produk-produk daerah sendiri.
“Kita sangat mengapresiasi terhadap Kegiatan Lampung Craft 2021, event ini merupakan kedua kalinya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung,” ucap Lesty.
Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut menuturkan, dengan mendatangkan UMKM dari 15 Kabupaten/kota. Meski di masa Pandemi tidak menghentikan para pelaku usah untuk selalu berkreasi dan berinovasi hingga tingkat nasional.
“Maka ini juga meningkatkan ekonomi Lampung dan keluarga pengerajin khususnya. Karena yang ikut ini tentunya masing-masing daerah mempunyai keunikan tersendiri dalam mempromosikan produknya,” ujarnya.
Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut juga mencotohkan, produk-produk kerajinan yang dipamerkan di sini sangat berpotensi go nasional. Seperti pemasaran pada kain tapis. Selain bernilai ekonomis tapi ini juga sebagai bentuk dalam melestarikan budaya.
“Kegiatan positif yang banyak manfaat, selain mendukung para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Ini juga sebagai bentuk komitmen kita dalam melestarikan budaya adat istiadat, seperti kain tapis yang menjadi ikon Lampung,” pungkasnya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
AMY Diagendakan Hadiri Pesta Rakyat Petani di Lampung
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
