Lampung
Pemprov Lampung Terus Perkuat Sinergitas Dengan SMSI
Alteripost.co, Bandarlampung-
Terus memperkuat sinergitas, Kadis Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Lampung Ganjar Jationo mengunjungi sekretariat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung di jalan Gatot Subroto, Nomor 51, Pahoman, Bandar Lampung, Kamis sore (6/1).
Nampak Ganjar berbincang akrab dengan pengurus SMSI Lampung yang mayoritas telah saling mengenal sebelumnya.
Di sela obrolan, Ganjar juga menyempatkan podcast memaparkan tugas dan fungsi Dinas Kominfotik Lampung, di antaranya, persandian, statistik, komunikasi publik, pelayanan informasi dan relasi media.
“Fungsi komunikasi publik menurut Undang-undang ada di Kominfotik,” ucapnya.
Kata dia, pemerintah atau negara ada dan hadir di tengah masyarakat, begitu besar arus digilatisasi Kominfotik mendorong dinas lain menginformasikan urusan pemerintahan. Fungsi komunikasi instansi penting, setiap dinas ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
“Serta menyandang Perhumasan yang merespon perkembangan informasi instansi,” imbuhnya.
Ia mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan semua komponen, pun jika tergarap dengan baik artinya fungsinya sudah berjalan, kondisi saat ini akan berbeda dengan kondisi 10 tahun mendatang.
“Kaum milineal aset untuk masa depan,” kata dia.
Ganjar juga mengatakan, Dinas Kominfotik selalu menjaga relasi dengan media yang bermitra, dengan cara memaksimalkan fungsi masing-masing, media sebagai penyebaran informasi lebih ketat dalam menyiarkan informasi, beda dengan media sosial.
“Kami mengajak media untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Media, kata dia, masih terjaga kredibilitasnya, perspektif demokrasi, media pilar keempat demokrasi, saya punya keyakinan media di Lampung masih punya aspek untuk membantu kepercayaan publik, sejalan dengan pemeriksaan.
“Di tengah pandemi media harus bisa menciptakan optimist, Lampung bisa bangkit dari pandemi, tugas kritik untuk membangun optimis agar menata langkah perencanaan yang jelas,” paparnya.
Ia menjelaskan, konsentrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun ini yang dibidik gubernur Lampung, Arinal Djunaedi dan Wagub Chusnunia Chalim di bidang pertanian.
Alasan, menetapkan pertanian karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Saat ini Lampung pandemi covid terkendali, optimis menuju kebangkitan ekonomi.
“Kinerja Gubernur Lampung bisa dirasakan masyarakat Lampung, itupun diakui Mendagri,” imbuhnya,” ujarnya.
Ganjar juga mengatakan pentingnya hilirisasi yang ditekankan oleh Gubernur Lampung, tentang pentingnya tidak menjual barang mentah namun komoditi pertanian diolah di Lampung baru dijual ke luar, agar menumbuhkan UMKM, ada nilai tambah bagi masyarakat Lampung.
“UMKM penyelamat ekonomi bangsa,” ucapnya.
Sementara itu Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan mengapresiasi kedatangan Kadis Kominfotik. Kata dia, ini bentuk sinergitas antara perusahaan media online dengan Pemprov Lampung. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
