Lampung
Terima Audiensi Rombongan PLN UIK Sumbagsel, Arinal: Mari Bersama Membangun Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menerima audiensi General Manager (GM) PLN Unit Induk Pembangkitan (UIK) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Djoko Mulyono di Mahan Agung, Selasa (5/4).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Hery Sadli, General Manager PLN UID Lampung I Gede Agung Sindu Putra beserta jajaran.
Saat audiensi, General Manager PLN UIK Sumbagsel, Djoko Mulyono menyampaikan bahwa PLN Sumatera Bagian Selatan mengelola unit pembangkitan di 5 Provinsi yaitu, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung.
Djoko Mulyono juga menjelaskan, bahwa di Provinsi Lampung terdapat beberapa unit pelaksana, yaitu PLTU Sebalang, PLTU Tarahan, kemudian PLTA Batu Tegi dan PLTP Ulubelu dengan total keseluruhan menghasilkan kapasitas daya sebesar 700 MW. Sementara beban puncak Provinsi Lampung adalah 1000 MW.
Untuk menutup kekurangan kapasitas daya sebesar 300 MW tersebut, Djoko Mulyono menjelaskan telah menempuh berbagai upaya, salah satunya dengan merelokasi PLTG dari Padang ke Sebalang.
Djoko Mulyono juga menyampaikan bahwa di akhir tahun, PLN akan merampungkan pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 dengan kapasitas daya sebesar 2 x 620 MW yang dibangun oleh PT Bukit Asam bekerjasama dengan China Huadian Hongkong Company Ltd dan merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara. Diharapkan pembangunan PLTU ini nantinya juga akan membantu Kawasan Industri di Provinsi Lampung.
Menanggapi kekurangan kapasitas daya sebesar 300 MW saat mencapai beban puncak, Gubernur Arinal mengatakan akan mengirim surat ke pusat serta meminta dukungan dari PLN UIK Sumatera Bagian Selatan untuk bersama-sama saling berkoordinasi terkait solusi untuk menutupi kekurangan daya tersebut.
Gubernur meminta PLN agar turut mendukung pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah, seperti pembangunan Rumah Sakit Internasional, Bakauheni Harbour City dan pelabuhan di Tanggamus.
Selain itu, Gubernur juga menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian perkebunan perikanan pariwisata dan lainnya, sekaligus menopang kebutuhan pangan ibukota.
Gubernur Lampung mengajak PLN untuk bersama-sama membangun Lampung, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian rakyat dan sektor industri di Provinsi Lampung.
“Saya ingin bangun Lampung secara bersama-sama, karena tugas kita mengabdi dan melayani rakyat. Kalau ada kendala, tolong beritahu saya agar kita sama-sama cari solusinya,” kata Gubernur Arinal. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
