Lampung Selatan
Bupati Nanang Hadiri Diklat BKD
Alteripost.co, Lampung Selatan-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) menggelar Sosialisasi Layanan Penisun Terpadu bagi 237 PNS yang memasuki masa Batas usia Pensiun (BUP).
Sosialisasi yang digelar di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto. Rabu (7/4/2021).
Hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Puji Sukanto, SE, MM.
Hadir juga, Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung, Erdi Yanto dan Kepala PT Bank Mandiri Taspen Bandar Bandar Lampung, Andi beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto berharap, para PNS yang akan memasuki purna tugas untuk tidak berhenti berkarya. Sebab menurutnya, purna tugas atau masa pensiun bukan berarti purna karya.
“Jangan putus pengabdian, dan jangan pernah ada kata-kata kita tidak lagi bermanfaat setelah tidak lagi bekerja sebagai PNS. Teruslah produktif, memiliki semangat kerja seperti baru menjadi pegawai serta inspiratif untuk menciptakan peluang usaha,” kata Nanang.
Nanang juga mengatakan, masa purna tugas juga merupakan suatu proses yang alami dalam dunia kepegawaian, yang tidak perlu ditakuti dan tak dapat dihindari. Bahkan menurutunya, masa ini adalah masa yang amat ditunggu-tunggu oleh semua PNS.
“Seharusnya pensiun ini masa bahagia. Inilah saatnya bapak ibu bisa berinteraksi dengan anak, cucu dan keluarga. Karena mungkin ketika bekerja sebagai PNS tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi tidak perlu ditakuti dan dihindari,” tutur Nanang.
Oleh karena itu, Nanang berpesan, setelah purna tugas, para PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun untuk senantiasa tetap menjaga kondisi jasmani agar selalu sehat.
“Jangan kendorkan semangat kita untuk mengabdi. Dan jangan jadikan masa pensiun ini sebagai momok menakutkan yang akan menimbulkan penyakit. Karena penyakit itu mulai dari pikiran kita sendiri. Tetap semangat dan tetap produktif,” pesan Nanang.
Sementara, Kepala BKD Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelaskan, peserta kegiatan sosialisasi tersebut adalah PNS yang akan memasuki masa BUP Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Juni 2022.
“Jumlah peserta Sosialisasi Layanan Pensiun Terpadu Tahap I hari ini sebanyak 237 orang,” terang Puji Sukanto saat menyampaikan laporan dalam kegiatan tersebut.
Pria yang biasa disapa Puji ini menyebut, dari 237 peserta tersebut, terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon II, 7 orang pejabat struktural eselon III, 14 orang pejabat struktural eselon IV, 188 orang fungsional, dan 27 orang pelaksana.
“Sedangkan berdasarkan golongan dengan rincian, golongan IV sebanyak 161 orang, golongan III sebanyak 62 orang, dan golongan II sebanyak 14 orang,” ungkapnya.
Adapun, maksud dan tujuan dari kegiatan itu kata Puji, adalah untuk memberikan layanan pensiun kepada PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi.
“Dengan target enam bulan sebelum TMT masa pensiun, SK pensiunnya telah terbit dan diterima oleh PNS yang bersangkutan,” kata Puji.
Sementara itu, dalam acara itu juga dilakukan serah terima kepengurusan Korpri Kabupaten Lampung Selatan terkait berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampug Selatan Nomor 10 Tahun 2020 yang mengakibatkan keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lampung Selatan bergabung dengan BKD Kabupaten Lampung Selatan.
Kemudian, dilakukan juga penyerahan secara simbolis program kesejahteraan Korpri berupa penyerahan uang duka kepada ahli waris dari PNS yang meninggal dunia sebanyak 20 orang, dan penyerahan tali asih bagi pensiunan PNS tahun 2020 sebanyak 7 orang.
Serta penyerahan simbolis layanan PT Taspen Bandar Lampung berupa SK Pensiun untuk TMT Tahun 2021, penyerahan Kartu Peserta Taspen, dan penyerahan Kartu JKK-JKM bagi THLS Kabupaten Lampung Selatan. (*)
Lampung Selatan
Karang Pucung Mantapkan Langkah Menuju Nasional pada Lomba Desa 2026
Alteripost Way Sulan – Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, kembali optimis untuk mengulang prestasi gemilang di ajang Lomba Desa/Kelurahan.
Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.
Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).
Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.
“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.
Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.
Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.
Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.
“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.
Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.(*)

