Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

OJK Lampung Dukung Program Tapera

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta Pelaku Industri Jasa Keuangan dalam program kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Lampung.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Berdasarkan PP tersebut, BP Tapera akan segera menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan serta memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau.

OJK Lampung juga memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion mengenai Pembahasan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Pembiayaan Infrastruktur di Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan di hotel Radisson, (6/5/2021). FGD tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar, Perwakilan Bapeda Provinsi Lampung Bobby Irawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan. Kemudian beberapa pimpinan daerah antara lain Sekda Provinsi Lampung, Walikota Bandar Lampung, Bupati Pesawaran, Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati Pringsewu serta beberapa perwakilan perbankan serta pelaku industri pasar modal di Provinsi Lampung.

Penyelenggaraan program ini akan diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan azas gotong royong. Dalam pelaksanaannya, pelayanan program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS, eks peserta Taperum-PNS, maupun PNS baru.

Selanjutnya, perluasan kepesertaan akan dilakukan secara bertahap untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal.

“OJK Lampung sangat mendukung program Tapera untuk ASN yang selanjutnya secara bertahap akan mencakup TNI POLRI, BUMN/BUMD/BUMDES, Pekerja mandiri/informal serta Pekerja Swasta. Program ini juga akan meningkatkan inklusi keuangan dengan akan didaftarkannya peserta Tapera sebagai investor retail di Pasar Modal melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera yang didalamnya terdapat Kontrak Investasi Kolektif. Selain itu juga program Tapera ini dapat menghidupkan kegiatan di sektor riil khususnya sektor perumahan dan sektor konstruksi pengembang perumahan,” kata Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan, Dana Tapera merupakan milik Peserta yang akan dikelola oleh BP Tapera dengan memperhatikan kepada 12 (dua belas) asas diantaranya kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Tapera dan OJK. Salah satu bentuk dari asas keterbukaan tersebut, Peserta dapat mengakses informasi tabungan melalui Portal Kepesertaan yang disediakan oleh BP Tapera.

“Besaran simpanan Peserta adalah sebesar 3 persen (tiga persen), yang terdiri dari 2,5% (dua setengah persen) ditanggung oleh Pekerja dan 0,5 persen (setengah persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja. Pada akhir masa kepesertaan, seluruh tabungan beserta imbal hasil akan dikembalikan kepada Peserta. Dengan demikian, Tabungan milik Peserta tidak digunakan sebagai dana operasional BP Tapera,” terangnya.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar menambahkan manfaat pembiayaan perumahan melalui program Tapera tidak hanya terbatas pada pembiayaan untuk membeli rumah tetapi juga diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan dan renovasi atau perbaikan rumah sehingga peserta nantinya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.

“Saat ini BP Tapera sedang melakukan penjajakan rencana initial project pembiayaan KPR murah di Kabupaten Pesawaran untuk ASN yang berpenghasilan dibawah Rp. 8 juta. Saat ini pemerintah daerah bersama BP Tapera sedang melakukan pendataan ASN sebagai penabung dan penerima fasilitas pembiayaan KPR murah dengan bunga hanya 5 sd 7 persen. Harapannya dengan hadirnya program Tapera ini, menjadi salah satu solusi pendanaan perumahan dan mempercepat realisasi program 1 juta rumah,” pungkasnya. (Rls)

 

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi dan Bisnis

BI Gandeng Semua Pihak Kembangkan Sektor Pariwisata

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Bank Indonesia mengajak seluruh stakeholders tingkatkan kinerja sektor pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih kuat dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan iklim dan ketidakpastian global yang tinggi, pengembangan sektor pariwisata akan memperkuat kinerja perekonomian domestik sebagai pilar ketahanan ekonomi Lampung.

“Kondisi El-Nino pada tahun 2023 sangat memengaruhi perekonomian Lampung yang didominasi sektor pertanian, memantik semangat kita untuk terus melakukan transformasi ekonomi. Pada forum strategis yang mempertemukan seluruh stakeholders hari ini, kita akan tinjau strategi-strategi mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru” disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan dalam sambutannya pada kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Triwulan I 2024 di Grand Mercure, Bandar Lampung (20/06/2024).

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat nilai tambah perekonomian dari atraksi pariwisata Lampung yang beragam. “Lampung memiliki berbagai wisata bahari, olahraga air, dan konservasi flora/fauna yang indah, sekarang kita perlu dorong jumlah kunjungan wisatawan, length of stay, dan ekspor jasa” disampaikan oleh Sekda Provinsi Lampung, Ir. Fahrizal Darminto, M.A, dalam sambutannya.

Pengelolaan sektor pariwisata yang baik juga mendukung kemandirian fiskal untuk pembangunan daerah. “Berdasarkan data Kemendagri dan Kemenkeu, hanya ada 3 (tiga) kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki PAD lebih besar dibandingkan dana transfer, dan ketiganya adalah daerah dengan pengelolaan parwisita yang baik” lanjutnya.

Keragaman atraksi pariwisata Lampung merupakan suatu aset yang harus dikelola dengan baik dan profesional.

“Sebuah aset hanya akan menjadi potensi jika tidak dioptimalkan, di-leverage, bahkan bisa menjadi beban biaya. Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuat dedicated team untuk mengelola berbagai atraksi pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip product management”disampaikan oleh Jacky Mussry, CEO Markplus Institute, pada sesi diskusi kegiatan Diseminasi LPP Lampung Triwulan I 2024. Jacky juga menyampaikan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada atraksi yang indah, namun bagaimana Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta mengembangkan amenitas, akses, SDM, dan promosi.

“Harapannya, wisatawan bisa memiliki brosur yang memiliki panduan jelas bagaimana cara menikmati keindahan Lampung secara holistik” lanjut Jacky.

Lebih lanjut, infrastruktur Lampung saat ini memperkuat competitive advantage penguatan sektor pariwisata Lampung dari sisi akses. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, ST, MA, Ph.D, menyampaikan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung juga memiliki keunggulan di sisi akses yang saat ini dilayani Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“Beroperasinya JTTS memberikan multiplier effect bagi sektor konstruksi, pertanian, dan perdagangan Lampung dari sisi output, pendapatan rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja” lanjutnya.

Diseminasi LPP Lampung Triwulan I 2024 merupakan suatu forum untuk menjelaskan perekonomian Lampung terkini dan pembahasan isu strategis ekonomi daerah. Diskusi bertajuk “Mendorong Perkembangan Sektor Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Kuat dan Berkelajutan” yang dipandu oleh Mayfree Syari, Journalist/News Anchor, dihadiri oleh Sekretaris

Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, akademisi, dan rekan media. Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Triwulan I 2024 dapat diakses pada laman website Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading