Connect with us

DPRD

Fraksi PDI-Perjuangan Minta Pemprov Lampung Dirikan BUMD Yang Dapat Tingkatkan PAD

Published

on

Foto: Jubir Fraksi PDI-Perjuangan AR Suparno saat memberikan draf pandangan umum Fraksinya kepada Pimpinan Sidang

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung AR Suparno, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Gubernur untuk mendirikan BUMD yang dapat meningkatkan PAD, bukan sekadar hanya pada bidang usaha dan jasa yang mudah-mudah saja.

“Jangan hanya berfokus pada bidang usaha dan jasa yang mudah, seperti kebanyakan dilakukan oleh masyarakat, seperti usaha peternakan ayam petelur, usaha pembenihan padi, usaha tambak udang vaname saja,” katanya pada Sidang Paripurna DPRD Lampung dalam rangka Pandangan Umum Fraksi, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, anggota Komisi III DPRD Lampung tersebut menyarankan sebaiknya pemerintah juga harus mendorong dan berkecimpung dalam usaha lada hitam Lampung, supaya kembali berjaya seperti puluhan tahun yang lalu.

“Kelima Raperda itu tentunya menunjang perekonomian di Lampung, namun kita minta agar Pemprov melakukan perbaikan menajemen yang baik,” kata dia.

Kemudian, Pemprov juga harus memastikan segala aspek, di mana di kondisi Pandemi Covid-19 belum menunjukkan perbaikan di segala sektor dan harus mempertimbangkan kembali terkait penetapkan besaran modal kelima BUMD baru. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading