Connect with us

DPRD

Perpres Pesantren Diteken, Soni Setiawan Sebut Gus Muhaimin Iskandar Beri Kado Terindah di Hari Santri

Published

on

Foto: (kiri) Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin yang mendorong ‘Dana Abadi’ untuk Pesantren berbuah manis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Jajaran DPW PKB Lampung pun menyambut baik perpres yang diteken Presiden Joko Widodo 2 September 2021 lalu ini. PKB Lampung menilai ini merupakan kado terindah hari santri tahun 2021 atas buah perjuangan ketua umum PKB Gus Muhaimin.

Perpres ini mengatur mengenai dana abadi pesantren yang sejak lama dinantikan kalangan pesantren. Dana abadi pesantren merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tepatnya di Pasal 49 ayat 1 dan 2.

Secara pribadi anggota DPRD Provinsi Lampung Soni Setiawan mengapresiasi perjuangan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini dalam memperjuangkan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pesantren di Indonesia.

“Tentu kita bersyukur dengan disahkannya perpres ini, ini merupakan kado terindah hari santri tahun ini, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pesantren. Dana abadi pesantren merupakan kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren. Kontribusi pesantren sangat besar untuk negara ini, jadi negara tidak boleh hadir setengah-setengah,” kata Soni.

UU Pesantren adalah produk sekaligus komitmen bersama DPR dan Pemerintah dalam mengapresiasi keberadaan dan peran pesantren sejak pra kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan di masa pembangunan era industri dan digitalisasi.

“Dana abadi pesantren ini sesuai amanah UU Pesantren yang disahkan pada 24 September 2019. Saat itu DPR dan pemerintah menyetujui dana abadi pesantren dikucurkan dari dana abadi pendidikan. Pasalnya, pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” ujarnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading