Connect with us

DPRD

Jika Jalan Mantap di Provinsi Lampung Bertambah, Dewan Sebut Ekonomi Masyarakat Akan Meningkat

Published

on

Foto: Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Provinsi) Lampung berencana mengajukan pinjaman Rp 569 miliar kepada PT SMI untuk perbaikan 14 ruas jalan prioritas di Lampung.

Beberapa waktu lalu kepada awak media, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa pihaknya melihat keluhan para pengusaha industriawan yang meminta supaya percepat konektivitas.

Selain itu, opsi peminjaman yang dilakukan Pemprov Lampung bertujuan untuk meningkatkan persentase jalan mantap di tahun 2022.

Tentunya wacana yang baik dari Pemprov Lampung tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni.

Ia menyebut, percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting dilakukan guna meningkatkan konektivitas. Tentunya jika hal itu terealisasi maka akan banyak dampak positif dari akses jalan yang sudah baik.

“Jadi bakal banyak dampak positif dari bertambahnya persentase jalan mantap di Provinsi Lampung ini. Contohnya seperti konektivitas antar daerah semakin mudah dijangkau, sehingga memudahkan proses pendistribusian angkutan barang dan jasa,” kata Sekertaris DPD I Golkar Lampung tersebut.

Selain itu, jika akses jalan di Provinsi Lampung ini semakin mudah dijangkau, tentunya juga akan berdampak positif kepada meningkatnya ekonomi masyarakat.

“Jika akses jalan dan konektivitas di Provinsi Lampung ini semakin mudah dijangkau, maka kita optimis bakal berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat.”

“Akses jalan yang bagus juga akan berpengaruh untuk menstabilkan pada Harga-harga kebutuhan barang pokok. Selain itu juga guna menunjang perputaran roda perekonomian di masing-masing daerah di Provinsi Lampung,” timpalnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading