Lampung
Aplikasi BELA Diklaim Bakal Meningkatkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut menyukseskan Aplikasi Belanja Langsung (BELA) Pengadaan sebagai mitra penyedia layanan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian UMKM dapat lebih mengambil peran di era “go digital”.
Hal itu disampaikan Gubernur Arinal melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, saat membuka Bimbingan Teknis Aplikasi Bela Pengadaan Barang/Jasa bagi UMKM dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung di Hotel Bukit Randu, Rabu (9/6/2021).
“Melalui aplikasi ini, membuka peluang bagi UMKM menjadi mitra pemerintah sekaligus ini akan mendorong pertumbuhan UMKM,” ujar Sekdaprov Fahrizal.
Aplikasi Bela Pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hadir, untuk memberikan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan UMK untuk Go Digital
Melalui program ini juga menjadikan pengadaan lebih inklusif dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sekaligus diklaim bakal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.
Fahrizal mengatakan, kehadiran UMKM menjadi salah satu penyumbang ekonomi nasional.
Menurutnya, melalui UMKM akan mampu memberikan kesempatan kerja yang secara langsung mengurangi akan angka pengangguran.
“Target kita dari tahun ke tahun UMKM harus terus meningkat. Maka dari itu UMKM harus mendapat prioritas untuk hidup dan berkembang,” katanya.
Fahrizal menambahkan, Pemprov Lampung akan terus memberikan dukungan dan memfasilitasi demi kemajuan UMKM.
Ia juga mendorong, agar UMKM untuk terus berinovasi dengan menampilkan hal yang menarik sebagai daya tarik dalam penjualan.
“Pemerintah akan terus mendukung kemajuan UMKM seperti melalui bimtek, peningkatan keterampilan, kemasan dan lainnya,” katanya.
Fahrizal mengajak para UMKM untuk masuk kedalam marketplace melalui aplikasi Bela Pengadaan sebagai gerbang untuk memperluas pasar.
Melalui aplikasi ini juga, diharapkan UMKM akan terbiasa dengan pembayaran dengan sistem non tunai.
“Ini menjadi gerbang pemasaran untuk terbuka luas. UMKM harus bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah, karena UMKM maju maka ekonomi tumbuh dan tenaga kerja terserap sehingga terwujudlah Rakyat Lampung Berjaya,” pungkasnya. (*)
Lampung
Pengukuhan Bunda Literasi Keuangan Jadi Langkah OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan di Lampung
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)

